Page 15 - BULETIN 1142

BULETIN Parlementaria Komisi X Perjuangkan

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pengangkatan Guru dan

Tenaga Pendidik Honorer

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat. Foto: Kresno/Nvl

etua Komisi X DPR RI di atas 40 tahun. Dimana, saat ini Ini yang jadi persoalan, oleh karena
Syaiful Huda menjelaskan Kemendikbud memberikan poin 75 dari itu ini akan kami sampaikan menjadi
semangat Panitia Kerja total 500 poin. Komisi X berharap poin bagian dari rekomendasi Panja,” ujar
K (Panja) Pengangkatan Guru yang diberikan atas pengabdian guru politisi dapil Jawa Barat VII itu.
dan Tenaga Kependidikan terletak pada yang sudah lama adalah 250-350. Pada kesempatan itu, Sekretaris
status pengangkatan menjadi ASN “Kalau afirmasi versi Komisi X kan Daerah Kabupaten Bekasi Uju
(PNS dan PPPK), bukan pada proses pengangkatan. Afirmasi Kemendikbud mengatakan, alokasi dana pendidikan
seleksi. Sebab jika proses seleksi, yang guru honorer mengabdi lama yang bersumber dari APBD tahun ini
menurut Syaiful, tidak dapat menjamin dengan cara afirmasi baru 75 poin dari difokuskan untuk sejumlah kebutuhan
mereka yang sudah lama mengabdi 500. Masih tidak adil menurut kami, termasuk pembiayaan tenaga
untuk diangkat menjadi ASN. paling tidak 250 poin. Kalau bisa 75 pendidik. Kepada Komisi X DPR RI, ia
“Kalau seleksi masih ada potensi persen, berarti 350 poin, ini yang masih berharap agar anggaran untuk tenaga
guru yang mengabdi lama nanti bisa terus kita perjuangkan,” ungkapnya. pendidik non-ASN yang belum dapat
kalah seleksi. Kalau pengangkatan, Di sisi lain, politisi Fraksi PKB terpenuhi APBD untuk dapat dibantu
artinya jelas nanti skemanya, nanti ini mengatakan kebutuhan tenaga melalui APBN, termasuk pengangkatan
yang mengabdi lama menjadi pegawai pendidik di Kabupaten Bekasi menjadi PPPK.
dengan status PPPK. Nah ini yang berjumlah 8.000 orang. Namun, “Terus terang saja, porsi anggaran
sedang kami perjuangkan,” ujar Syaiful karena terbentur ketersediaan APBD, kami tidak sanggup mencukupi
saat memimpin tim kunjungan kerja untuk itu pada seleksi Pegawai pembiayaan seluruh tenaga pendidik
spesifik Komisi X DPR RI ke Bekasi, Pemerintah dengan Perjanjian berstatus non-ASN. Karena kami
Jawa Barat, Senin (15/3). Kerja (PPPK), Pemda Bekasi hanya juga sedang fokus melanjutkan
Salah satu yang masih mengajukan 500 tenaga pendidik saja. pembangunan infrastruktur
diperjuangkan Komisi X DPR RI adalah “Kalau 8.000 pasti daerah tidak akan pendidikan guna mendukung rencana
nilai afirmasi pengabdian guru aktif sanggup, akhirnya hanya mengajukan pembelajaran tatap muka di masa
selama 3 tahun terakhir yang usianya 500 atau sesuai kemampuan daerah. pandemi ini,” ungkap Uju. eno/es

14 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 15