Page 10 - BULETIN 1243
P. 10

BULETIN            Parlementaria


            Tidak Ada Data Acuan Yang
    KOMISI IV  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Valid, Legislator Tolak Kebijakan





            Impor Bapanas






                        nggota Komisi IV DPR
                                                                            pak ketua, ini beda-beda datanya,”
                        RI Johan Rosihan                                    ID food maupun Badan pangan tadi
                        menolak kebijakan                                   ujarnya dalam Rapat Dengar
                        impor yang akan     SAYA SAMA DENGAN                Pendapat Komisi IV dengan Badan
            A dilakukan Badan               PAK SUHARDI DUKA,               Pangan Nasional, Perum Bulog, PT
            Pangan Nasional (Bapanas) untuk                                 Pupuk Indonesia dan ID Food di
            memenuhi ketersediaan pangan    SAYA MENOLAK                    Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta,
            nasional. Penolakan ini terjadi karena   KEBIJAKAN IMPOR        Senin (3/4).
            menurutnya saat ini tidak ada yang   INI. KEBIJAKAN                Politisi Fraksi PKS itu pun
            valid lantaran data yang dimiliki   IMPOR INI MENURUT           mengusulkan untuk membentuk Tim
            pengelola pangan saat ini masih   SAYA PAK KETUA, INI           Panja atau mengadakan Focus Group
            berbeda. Untuk itu, menurutnya   KEBIJAKAN SALAH                Discussion (FGD) terkait dengan
            kebijakan ini kebijakan salah kaprah.                           data yang akan dijadikan acuan oleh
               “Saya sama dengan Pak Suhardi   KAPRAH.                      pengelola pangan. “Soal-soal data
            Duka, saya menolak kebijakan impor                              ini pak ketua biar clear. data mana
            ini. Kebijakan impor ini menurut saya                           yang kita jadikan acuan? kalau betul
            pak ketua, ini kebijakan salah kaprah.                          kita tidak percaya kepada BPS, lantas
            karena didasari atas data yang tidak                            data apalagi yang perlu kita pakai
            valid. masing-masing pengelola baik                             yang perlu kita percaya? Nah Kalau
                                                                            kita misalnya ingin punya satu data
                                                                            acuan. Mari kita sepakati bersama-
                                                                            sama. undang semua stakeholder
             Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
                                                                            Komisi IV yang bicara tentang pangan
                                                                            ini,” tuturnya.
                                                                               Lanjutnya, diskusi mengenai
                                                                            data ini perlu dilakukan untuk
                                                                            menentukan data acuan yang
                                                                            menjadi penentu kebijakan-kebijakan
                                                                            terkait dengan pangan nantinya.
                                                                               “Kita sepakati ini data acuan kita,
                                                                                  ini acuan produksinya dan
                                                                                   kebutuhannya. sehingga kita
                                                                                    pun kalau kemudian terjadi
                                                                                    impor kita tidak kemudian
       FOTO: AFR/PDT                                                                 saling menyalahkan. Itulah
                                                                                     kenapa saya hari ini karena
                                                                                     kita tidak punya data
                                                                                     acuan yang valid dan kita
                                                                                     sepakati bersama, tidak   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                                     saya tidak setuju kebijakan   selengkapnya
                                                                                     impor ini. karena salah
                                                                                     kaprah menurut saya,”
                                                                                     pungkasnya.   gal/rdn


            10  Nomor 1243/IV/IV/2023  • April 2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15