Page 9 - BULETIN 1243

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Nasir Djamil: Kalau Pemerintah

Ada Kemauan, Maka Akan Jalan

RUU Perampasan Aset

nggota Komisi III DPR
RI Muhammad Nasir dijadikan senjata untuk menembak yang berteman dengan lawan politik.
orang yang belum tentu bersalah.
Jadi, harus dipastikan dulu penegakan
Djamil menegaskan Menembak lawan politik atau orang hukum kita ini. Jadi kalau penegakan
RUU Perampasan hukum ini sudah berintegritas, maka
A Aset Tindak kita percaya dengan penegakan
Pidana merupakan RUU yang hukum itu,” tegasnya.
diusulkan pemerintah. Karena itu, BELUM BERGERAK DIA Komisi III, tegasnya, siap jika
ia menekankan pembahasan RUU ditugaskan Badan Musyawarah
tersebut hanya akan jalan kalau (RUU PEMBERANTASAN untuk melakukan pembahasan RUU
pemerintah ada kemauan, yaitu ASET). JADI KALAU tersebut dengan pemerintah. "Itu
mengirimkan draf Naskah Akademik MEMANG PEMERINTAH kan tergantung Bamus nanti, siapa
dan RUU tersebut kepada DPR. ADA KEMAUAN, MAKA yang menugaskan pembahasan RUU
“Belum bergerak dia (RUU AKAN ADA JALAN. KALAU tersebut. Apakah Pansus, Komisi
Pemberantasan Aset). Jadi kalau TIDAK MAU, TIDAK ADA III, atau Baleg, tapi kan dia (RUU
memang pemerintah ada kemauan, Pemberantasan Aset) bukan prioritas
maka akan ada jalan. Kalau tidak JALAN. INI RUU-NYA tahunan, dia hanya long list,” tutupnya.
mau, tidak ada jalan. Ini RUU-nya usul USUL PEMERINTAH. /rdn
pemerintah,” ujar Nasir Djamil saat
dihubungi Parlementaria, Sabtu (1/4).
Meskipun demikian, ia
menekankan bahwa RUU
Perampasan Aset ini juga harus
diiringi dengan penegakan hukum
yang berintegritas dan terintegrasi.
Sebab, tanpa dua hal tersebut, maka
RUU ini, menurutnya, hanya akan
menjadi momok yang menakutkan
bagi semua orang. “Karena itu,
menurut saya memang RUU
Perampasan Aset itu dibutuhkan,”
jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Ia menjelaskan yang dimaksud
dengan penegakan hukum
berintegrasi adalah melibatkan
kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
dan Kemenkumham. Sedangkan,
penegakan hukum yang berintegritas
adalah penegakan hukum yang
Scan QR memang berdasarkan sistem, bukan
untuk berita
selengkapnya karena ada kasus viral terlebih dahulu
baru ada penegakan hukum. FOTO :JKA/PDT
“Kalau tidak ada jaminan seperti
itu, saya khawatir UU ini akan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

Nomor 1243/IV/IV/2023 • April 2023 9