Page 7 - BULETIN 1243

KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Konflik Agraria Adalah Buah

Ketidakadilan Struktural

paparnya di Kanwil BPN Sumut,
Selasa (4/4).
Politisi dari Fraksi PPP ini
menjelaskan, dalam lima tahun
terakhir paling tidak sebanyak
2.288 konflik agraria terjadi,
sebanyak 1.437 orang dikriminalisasi
karenanya, 776 orang dianiaya, 75
orang tertembak dan 66 Orang
tewas di wilayah konflik agraria.
Masalah Pertanahan, khususnya
terkait dengan HGU, HGB dan HPL
Komisi II berupaya mengawasi,
memeriksa dan mengurai
permasalahan HPL, HGU, dan HGB
terkait sejumlah isu penting. Isu
tersebut antara lain berapa luas
lahan HPL, HGU, dan HGB yang
dikuasai negara dan sektor swasta.
FOTO: SSB/PDT pengawasan masalah pertanahan
Komisi II DPR RI dalam

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal saat memimpin rapat Kunker Komisi II DPR RI di Kanwil BPN Sumut, khususnya terkait dengan HGU,
Selasa (4/4/2023). HGB dan HPL dalam mengkaji
isu-isu strategis tersebut mengacu
pada sejumlah ketentuan peraturan
im Kunjungan Kerja puas. “Tercatat 68 persen tanah perundang-undangan yang
Spesifik Komisi II di Indonesia (hanya) dikuasai 1 mengatur tentang persoalan
DPR RI melakukan persen kelompok pengusaha dan agraria.
pengawasan tentang korporasi besar, sementara lebih Urgensi pengawasan Komisi
T pertanahan khususnya dari 16 juta petani bergantung II DPR RI tentang Pertanahan
terkait dengan HGU, HGB dan HPL hidup dari rata-rata lahan hanya khususnya terkait dengan HGU,
ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera di bawah setengah hektar saja, HGB dan HPL salah satunya
Utara. Kunjungan Tim Komisi II ini potensi kerugian negara dari adalah memperkuat peran negara
dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi pengelolaan HGU melebihi batas dalam melakukan pengelolaan
II DPR RI, Syamsurizal. Dalam izin mencapai Rp380 triliun," aset berupa lahan atau tanah
persoalan pertanahan, Komisi II sebagaimana diatur dalam Pasal 33
memandang ketimpangan dan UUD 1945 tentang hak menguasai
ketidakadilan atas penguasaan oleh Negara untuk kepentingan
tanah di Indonesia sudah sangat rakyat Indonesia.
akut, inilah sebagai penyebab akar TERCATAT 68 Dalam kaitan peran negara
konflik agraria. PERSEN TANAH dalam mengelola aset berupa
Menurutnya, konflik agraria DI INDONESIA tanah berhubungan erat dengan
Scan QR adalah buah ketidakadilan keberadaan pemberian perizinan
untuk berita (HANYA) DIKUASAI 1
selengkapnya
struktural, tetapi masih dianggap PERSEN KELOMPOK HGU, HGB dan HPL yang kerap
sebagai konflik horizontal. Tanah bermasalah misalnya tumpang
rakyat dirampas demi segelintir PENGUSAHA DAN tindih pemilikan izin, hingga lahan
elit oligarki yang tidak pernah KORPORASI BESAR. terlantar. ssb/rdn

Nomor 1243/IV/IV/2023 • April 2023 7