Page 11 - BULETIN 1243
P. 11

KOMISI IV  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  KKP Diminta Usulkan
               Pembukaan 'Automatic



               Adjustment' Anggarannya Pada


               Kemenkeu





                          nggota Komisi IV     adjustment diketahui merupakan   Pendapat (RDP) dengan Eselon I
                          DPR RI Suhardi Duka   mekanisme pencadangan belanja   Kementerian Kelautan dan Perikanan
                          mengungkapkan        kementerian atau lembaga yang   di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung
                          pihaknya mendorong   diblokir sementara pada pagu belanja   Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis
               A Kementerian                   kementerian atau lembaga tahun   (6/4/2023).
               Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk   anggaran 2023.                Diketahui, dari hasil rapat kerja
               mengusulkan kepada Kementerian     “Saya kira automatic adjusment   Komisi IV DPR RI dengan Menteri
               Keuangan untuk membuka          ini sudah berkali-kali kita bahas,   Kelautan dan Perikanan pada tanggal
               automatic adjusment                dan kita setuju dan mendorong   29 Maret 2023 bahwa Pagu alokasi
               anggaran Kementerian                  Kementerian kelautan      anggaran belanja kementerian
               Kelautan dan                            dan perikanan untuk     tersebut adalah sebesar Rp6,29
               Perikanan tahun                           mengusulkan kementerian   Triliun. Dimana sekitar Rp468,16
               2023. Automatic                            keuangan untuk       Miliar diantaranya terkena automatic
                                                           membukanya. Tapi    adjustment dari Kementerian
                                                           sampai saat ini belum   Keuangan.
                                                          ada tindaklanjutnya.    Padahal anggaran tersebut sangat
                                                          Apalagi persoalannya?,”   dibutuhkan Kementerian Kelautan dan
                                                           tanya Suhardi dalam   Perikanan untuk menjalankan berbagai
                                                             Rapat Dengar      program yang dibutuhkan masyarakat
                                                                               dan nelayan, seperti pengadaan alat
                                                                               dan sarana penangkapan ikan.
                                                                                  Oleh karena itu Politisi dari
                                                                               Fraksi Partai Demokrat ini kembali
                                                                               mendorong mitra kerjanya tersebut
                                                                               untuk mengusulkan pembukaan
                                                                               automatic adjustment itu kepada
                                                                               Kementerian Keuangan. Hal tersebut
                                                                                   semata untuk berjalannya
                                                                                      program bantuan untuk
                                                                                         masyarakat dan nelayan
                                                                                          tersebut.
                                                                                               ayu/aha





       Scan QR
                                                                                                              FOTO: AFR/PDT
       untuk berita
       selengkapnya
               Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Komisi IV,
               Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2023).


                                                                                    Nomor 1243/IV/IV/2023  • April 2023  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16