Page 6 - BULETIN 1243

BULETIN Parlementaria

Komisi I dan Pemerintah Sepakat
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bahas Perubahan UU ITE

FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mewakili Komisi I DPR RI untuk menyetujui perubahan UU ITE dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan
Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

sai mendengarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan dipimpin oleh Ditjen APTIKA
pandangan dari yang akan dibahas mendatang. Kominfo dan Ditjen Peraturan
berbagai fraksi, Komisi “Kami sampaikan bahwa jumlah Perundangan KemenkumHAM.
I DPR RI menyatakan DIM RUU sebanyak 38 DIM yang Selama pembahasan juga turut
U persetujuan untuk terdiri dari atas usulan yang bersifat melibatkan Tim Siber Polri.
membahas Rancangan Undang- tetap 7 DIM, usulan perubahan “Pemerintah siap untuk
Undang (RUU) tentang Perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan menindaklanjuti sampai dengan
Kedua atas Undang-Undang perubahan substansi 24 DIM. Selain selesainya pembahasan penetapan
Nomor 11 Tahun 008 tentang itu, terdapat 16 DIM RUU usulan revisi Undang-Undang ITE ini
Informasi dan Transaksi Elektronik baru dari fraksi serta DIM Penjelasan dengan cepat. Melalui Keputusan
(ITE). Rencananya, pembahasan sebanyak 26 DIM,” ucap Politisi Menkominfo Nomor 120 tahun 2023,
tersebut dilanjutkan pada periode Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Pemerintah telah membentuk Panja
Masa Persidangan ke-V agar (F-PKS) itu. Pemerintah dalam pembahasan yang
memuat materi-materi yang lebih Dihadiri oleh Kementerian dimaksud. Secara umum, (perubahan)
komprehensif dan kontekstual. Komunikasi dan Informasi (Kominfo) UU ITE akan memuat dua materi
Demikian pernyataan tersebut dan Kementerian Hukum dan HAM pokok yakni penyelenggaraan sistem
disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi (KemenkumHAM), Pemerintah telah transaksi elektronik dan pengaturan
I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari membentuk Panja Pemerintah tentang cybercrime yang merujuk
saat mewakili Komisi I DPR RI untuk guna membahas perubahan pada Budapest Convention on
menyetujui perubahan UU ITE dalam UU ITE. Menteri Komunikasi dan Cybercrime serta memperbaharui Scan QR
untuk berita
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Informasi Johnny G. Plate, mewakili ketentuan hukum pidana dengan selengkapnya
Pemerintah di Gedung Nusantara II, pemerintah, menyatakan siap memberikan konteks ruang siber
Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023). menindaklanjuti setiap masukan pada ketentuan hukum pidana,”
Dirinya turut menyampaikan sejumlah yang disampaikan. Panja, jelasnya, pungkas Johnny. ts/rdn

6 Nomor 1243/IV/IV/2023 • April 2023