Page 19 - BULETIN 1177

“Saya menilai PT TUN Surabaya
yang saat ini daerah hukumnya Baleg DPR Komitmen Pastikan
meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Pemprov Kepri Bentuk
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali,
Provinsi NTB, dan Provinsi Nusa Pengadilan Tinggi
Tenggara Timur, terlalu luas dan
mengalami sejumlah kendala dalam
penanganan kasus hukum,” ucap
Ibnu saat memimpin pertemuan Tim
Kunker Baleg DPR RI dengan jajaran nggota Badan Legislasi dilaksanakan seadil-adilnya agar
Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, (Baleg) DPR RI Firman masyarakat mendapatkan kepastian
NTB, Kamis (11/11) Soebagyo menyatakan dan keadilan dalam hukum,” ujar
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa A Baleg berkomitmen Firman, optimis.
(PKB) ini menilai, pembangunan rumah untuk memastikan Pemerintah Politisi Partai Golkar tersebut
dinas untuk Hakim di setiap daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengapresiasi komitmen Gubernur
merupakan usulan yang sangat baik. segera mewujudkan pembentukan Kepri Ansar Ahmad untuk segera
Mengingat masa jabatan hakim masa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan mendirikan Pengadilan Tinggi dan
pensiunnya adalah 65 tahun ditambah Tinggi Agama di wilayah tersebut. Pengadilan Tinggi Agama di Kepri.
lagi ketika bertugas di daerah tidak Firman menuturkan, hal tersebut Di antaranya, Gubernur Kepri pada
mendapatkan fasilitas perumahan. merupakan bentuk komitmen DPR saat akhir pertemuan tersebut
“Karena banyak hakim pengadilan untuk mewujudkan penyetaraan menghibahkan lahan sebagai
tinggi yang meninggal dan lain akses keadilan bagi seluruh wujud daya dukung pembangunan
sebagainya karena jauh dengan masyarakat Indonesia. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
keluarga, aspirasi itu adalah sangat Demikian disampaikan Firman usai Tinggi Agama di Kepri. pun/sf
baik dan itu akan kita sampaikan ke memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Mahkamah Agung untuk melaksanakan Kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur
aspirasi itu,” tukas Ibnu. qq/es Provinsi Kepri Ansar Ahmad beserta
jajaran Forkopimda Kepri, Ketua
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ketua
Pengadilan Agama Pekanbaru,
tingkat banding sebagai kawal depan perwakilan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung ke pengadilan RI, perwakilan Kemenkumham,
tingkat pertama, mengakibatkan perwakilan Kemenkeu, Kapolda
rentang kendali yang tidak efektif. Provinsi Kepri serta perwakilan TNI,
Selain itu, penambahan volume di Tanjungpinang, Kepri, Kamis (11/11).
perkara yang cenderung meningkat, “Baleg DPR RI mendorong
menjadi alasan yang mendesak untuk semoga apa yang dicita-citakan
membentuk pengadilan tinggi tata bersama untuk membentuk
usaha negara yang baru. pengadilan tinggi dan pengadilan
“Salah satu contohnya, perkara di tinggi agama di Provinsi Kepri
(Kalsel) sini masalah tanah 100 meter, dapat direalisasikan secepatnya
tetapi disidangkannya di Jakarta. agar penegakan hukum dapat
Maka yang bersangkutan memerlukan
biaya yang besar, sedangkan yang
kita tahu bahwa prinsip hukum itu Anggota Badan Legislasi DPR RI
Firman Soebagyo. Foto: Puntho/Man
harus sederhana, murah dan segera.
Jadi, dalam hal ini esensi daripada
pembentukan RUU ini, kita ingin
masyarakat ingin mendapatkan
pelayanan hukum yang baik dengan
membangun pengadilan-pengadilan
tinggi di beberapa wilayah,” pungkas
politisi PKS itu. dip/sf

Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021 19