Page 17 - BULETIN 1177

Komisi XI Serap Aspirasi RUU HKPD di Sumut

omisi XI DPR RI
melaksanakan kunjungan
kerja spesifik ke Provinsi
K Sumatera Utara dalam
rangka menyerap aspirasi dan masukan
dari jajaran Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara guna penyempurnaan
pembahasan Rancangan Undang-
Undang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (RUU HKPD). Anggota Komisi
XI DPR RI Hendrawan Supratikno
mengaku dalam kesempatan ini
pihaknya mendapatkan masukan yang
sangat bagus dan konstruktif. Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno. Foto: Hanum/Man
“Karena mereka menyampaikan
aspirasi, dan ekspektasi. Karena Anggota Fraksi PDI-Perjuangan RUU HKPD dimaksudkan untuk
itu kami juga berharap agar DPR RI itu menjelaskan, pembahasan mencapai perimbangan keuangan
Undang-Undang itu (RUU HKPD) RUU HKPD sudah masuk ke dalam Tim pemerintah pusat dan pemerintahan
betul-betul selain mencapai tujuan Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi daerah agar potensi sumber daya masing-
meningkatkan efektifitas penggunaan (Timsin). “Ya tetapi karena memang masing daerah dapat dibagi secara adil
anggaran, efisiensi, disiplin fiskal, Undang-Undang ini mewarnai postur dan selaras. “Dalam Undang-Undang
juga mensejahterakan masyarakat. Indonesia masa depan, karena ini Dasar (UUD 1945) dinyatakan bahwa
Khususnya masyarakat di daerah- betul-betul diatribusi oleh Pasal 18A dukungan keuangan Pemerintah Pusat
daerah terpencil,” ujar Hendrawan usai Undang-Undang Dasar 1945, itu dan Daerah itu harus adil dan selaras.
pertemuan Tim Kunspek Komisi XI sebabnya harus hati-hati. Jangan Nah mengoperasionalkan adil dan selaras
DPR RI dengan Gubernur Sumut dan sampai ada hal-hal yang luput dari inilah yang harus betul-betul dirumuskan
perwakilan Kepala Daerah se-Sumut, di masukan yang kita abaikan,” terang dengan baik dalam Undang-Undang
Medan, Sumut, Senin (15/11). Hendrawan lebih lanjut. (HKPD) ini,” jelas Hendrawan. hnm/sf

meningkatkan peran pemerintah daerah (equal) pemerataan (fairness),” pungkas
dalam mendapatkan akses keuangan Indah lebih lanjut. ais/es
Anggota Komisi XI DPR RI dari APBN, agar APBN benar-benar
Mukhamad Misbakhun. memperhatikan tentang kemampuan
Foto: Aisyah/Man
belanja daerah dan potensi-potensi
penerimaan di daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama,
Anggota Komisi XI DPR RI Indah QUALITY SPENDING
Kurniawati mengatakan, ketimpangan INI HARUS MENJADI
finansial antar daerah didasari oleh SEBUAH LANGKAH-
kemandirian fiskal dan kualitas SDM. Hal LANGKAH YANG
ini akan dibenahi dengan RUU HKBP DISIAPKAN KARENA
agar ketimpangan semakin mengecil. FORMULASINYA
“Diharapkan, memang HKPD ini bisa
lebih memperkecil ketergantungan AKAN BERBEDA
daerah kepada pusat dan kemudian NANTI KE DEPAN DI
selain kemandirian juga kesetaraan DALAM UU HKPD

Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021 17