Page 21 - BULETIN 1177

BAKN - DPR RI

BAKN DPR RI dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati foto bersama sivitas akademika Universitas Gajah Mada (UGM). Foto: Taufan/Man

Pemerintah Harus ketinggalan zaman dan tidak sesuai

dengan kondisi saat ini. Namun setelah
Miliki Desain Besar diteliti dengan seksama, Anis menilai UU
ini sama sekali tidak ketinggalan zaman.
“Justru harus diperkuat, karena UU ini
Atasi Masalah merupakan jiwa bagi persoalan agraria
di tanah air, jika persoalan tanah hanya
dilihat sebagai persoalan ekonomi, maka
Pertanahan konflik kesenjangan kepemilikan tanah
tidak akan berakhir,” kilah politisi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
“Perbedaaan cara pandang tentang
sumber daya alam, yaitu kepemilikan
tanah antara masyarakat umum dengan
pemilik modal, menjadi akar masalah.
akil Ketua Badan sebagai sebuah kegagalan. Seharusnya Jika cara pandang ini dibiarkan sendiri-
Akuntabilitas pemerintah memiliki desain besar untuk sendiri, maka petani dan pemilik modal
Keuangan Negara mengatasi masalah-masalah tanah di akan selalu berhadapan, Ini yang
W (BAKN) DPR RI Anis Indonesia. Efek dari sikap pemerintah menyebabkan reforma agraria tidak bisa
Byarwati mengatakan, pemerintah ini sangat besar, karena petani-petani mencapai titik temu,” ujarnya. tn/sf
masih memberikan kepemilikan kecil tidak bisa mendapatkan haknya
tanah kepada korporasi, dan tidak untuk memiliki tanah,” tandas Anis saat
memberikan kepemilikan kepada memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR
petani, sehingga tidak bisa mengatasi RI ke Universitas Gajah Mada (UGM), DI
ketimpangan kepemilikan tanah. Yogyakarta, Kamis (11/11). KETIDAKMAMPUAN
Sementara menurutnya, pemerintah Anggota Komisi XI DPR RI ini juga PEMERINTAH MENCAPAI
bisa memberikan kepemilikan tanah menyadari, Undang-Undang Nomor
kepada petani dalam skala kecil-kecil. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan TUJUAN REFORMA
“Ketidakmampuan pemerintah Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) AGRARIA, SEBAGAI
mencapai tujuan reforma agraria, oleh sebagian kalangan dianggap SEBUAH KEGAGALAN

Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021 21