Page 16 - BULETIN 1177

BULETIN Parlementaria

RUU HKPD Wujudkan
OMISI XI - DPR RI dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemerataan Layanan Publik

K
akil Ketua Komisi terbagi menjadi daerah penghasil dan
XI DPR RI Dolfie non-penghasil, kemudian juga daerah
OFP mengatakan, yang berbatasan dengan daerah
W Rancangan Undang- penghasil. Nantinya, bagaimana kita
Undang Hubungan Keuangan antara bisa menciptakan formula agar daerah
Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU penghasil juga bisa berkontribusi
HKPD) dirancang untuk mendorong untuk daerah non penghasil. Hal ini
upaya pengalokasian sumber daya dikarenakan jika daerah penghasil
nasional yang efektif dan efisien, hanya menikmati sendiri dan daerah non
melalui hubungan keuangan penghasil tidak memiliki penghasilan
pemerintah pusat dan pemerintah yang lain, maka kesenjangan akan
daerah yang transparan, akuntabel dan semakin tinggi,” tegas legislator dapil
berkeadilan. Hal ini untuk mewujudkan Jawa Tengah IV itu. dip/sf
pemerataan layanan publik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat Wakil Ketua Komisi XI DPR
secara nasional. RI Dolfie OFP. Foto: Dipa/Man
“Bahwa undang-undang ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan
daerah dalam mengelola APBD-nya.
Kemudian juga kualitas APBD untuk
peningkatkan pembangunan di daerah
agar semakin lebih baik. Jadi tujuannya
adalah meningkatkan efektivitas
APBD bagi kesejahteraan rakyat,”
pungkas saat memimpin kunjungan Siklus Belanja Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah (RUU HKPD).
Palembang, Sumatera Selatan, Senin Daerah Perlu “Yang utama di sini adalah mengatur
(15/11). Dalam kunjungan ini, Komisi XI bagaimana kualitas belanja. Quality
DPR RI menyerap aspirasi RUU HPKD Perbaikan spending ini harus menjadi sebuah
dari kepala daerah di wilayah Sumatera langkah-langkah yang disiapkan karena
Selatan dan Lampung. formulasinya akan berbeda nanti
Politisi PDI-Perjuangan ini ke depan di dalam UU HKPD," ujar
melanjutkan, RUU HKPD ini juga Misbakhun usai mengikuti tim kunspek
dimaksudkan untuk mencapai nggota Komisi XI DPR RI Komisi XI DPR RI dalam rangka serap
perimbangan keuangan antara Mukhamad Misbakhun aspirasi untuk RUU HKPD di Malang,
pemerintah pusat dan daerah. Dolfie menilai, siklus belanja Jawa Timur, Senin (15/11).
menegaskan, nantinya RUU HKPD ini A daerah yang ada saat Politisi Partai Golkar ini juga
menjadi formula dalam menggali potensi ini perlu dilakukan perbaikan karena mengatakan, Komisi XI akan membantu
sumber daya masing-masing daerah, memiliki beberapa kelemahan. Hal pemerintah daerah untuk mendapatkan
agar dibagikan secara adil dan selaras. ini juga akan diatur dalam Rancangan akses keuangan dari APBN. “Kita
“Usahanya adalah supaya kondisi Undang-Undang Hubungan sebagai pembina yang juga akan
di kabupaten/kota Indonesia ini dapat

16 Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021