Page 18 - BULETIN 1177

BULETIN Parlementaria

Baleg Serap Aspirasi

BALEG - DPR RI RUU PT TUN Mataram akil Ketua

Badan
Legislasi
W (Baleg)
DPR RI Ibnu Multazam
memandang, cakupan
wilayah hukum yang berada
di bawah Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PT TUN)
Surabaya sudah terlalu luas.
Untuk itu pembangunan
kantor PT TUN Mataram di
Nusa Tenggara Barat (NTB)
merupakan salah satu solusi
mewujudkan akses keadilan
keadilan (acces to justice) dan
peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan bagi
masyarakat setempat.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam (tengah). Foto: Kiki/Man

Baleg DPR Targetkan Pembentukan

PT TUN Baru dalam 4 Tahun

adan Legislasi (Baleg) DPR Daradjatun mengakui, di tengah
RI menegaskan pentingnya pandemi Covid-19 banyak kendala
kehadiran Pengadilan Tinggi dan tantangan yang dihadapi untuk
B Tata Usaha Negara (PT TUN) membentuk PT TUN baru.
sebagai pengadilan tingkat banding “Seperti yang kita rapatkan di DPR,
dan kawal depan Mahkamah Agung, khususnya di Baleg DPR RI, urgensi
dipandang perlu dibentuk PT TUN pembentukan pengadilan tinggi agama
yang baru untuk menambah kapasitas dan sebagainya, sangat penting sekali.
pengadilan tinggi yang sudah terbentuk Mendengar paparan langsung dari para
sebelumnya. Diketahui saat ini baru ada pelaku di lapangan, Ketua Pengadilan
empat PT TUN yaitu PT TUN Medan, Tinggi menyatakan bahwa situasi
PT TUN Jakarta, PT TUN Makassar, sekarang itu jelas sulit,” tutur Adang
dan PT TUN Surabaya. Direncanakan, saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Dipa/Man
pembentukan PT TUN di Kalimantan DPR RI ke Kalsel, Kamis (11/11).
nantinya akan berpusat di Provinsi Adang menjelaskan, luasnya transportasi yang harus ditanggung
Kalimantan Selatan. daerah hukum setiap PT TUN, turut masyarakat pencari keadilan. Dari sisi
Anggota Baleg DPR RI Adang menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya manajemen, jauhnya jarak pengadilan

18 Nomor 1177/IV/XI/2021 • November 2021