Page 16 - BULETIN 1175
P. 16

BULETIN            Parlementaria


            Timwas PPMI:                                                       Lebih lanjut Ninik menyampaikan
      RI                                                                    Pemprov Jatim akan siap menerima
                                                                            kedatangan WNA dan kepulangan
      DPR   Jatim Belum Siap                                                PMI, asalkan ada pembagian tugas
                                                                            yang jelas dengan pemerintah pusat.
                                                                            Ketika WNA dan PMI tiba di Jatim,
      A Buka Pintu Masuk                                                    maka yang meng-handle semua mulai
      S -
                                                                            dari PCR, penempatan karantina,
                                                                            hingga yang membiayai adalah
      TIMW  Kepulangan PMI                                                  pemerintah pusat. Sementara pemprov
                                                                            hanya akan mengurusi persoalan jika
                                                                            ada WNA dan PMI yang sakit. 
                                                                               “Ini (temuan yang) cukup
                                                                                      mengejutkan. Karena jika
                                                                                      dibandingkan dengan
                                                                                      provinsi lain, Jawa Timur
                                                                                      seharusnya lebih siap,
                                                                                      namun memiliki kendala
                                                                                      yang sama dengan
                                                                                      daerah lain. Apalagi
                                                                                      kemarin Jawa Timur masih
                                                                                      memiliki tanggungan
                                                                                      pada saat Covid-19 tinggi
                                                                                      pada BNPB dan ini perlu
                                                                                      disikapi bersama. Jika
                                                                                      Jawa Timur saja tidak
                                                                                      sanggup, bagaimana
                                                                                      dengan provinsi lainnya?”
                                                                                      kata Ninik. 
                                                                                        “Dan ini yang perlu
                                                                                      diperjelas lagi dengan
                                                                                      pemerintah pusat
            Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat bertukar cenderamata usai kunjungan kerja Timwas PPMI DPR RI. Foto: Singgih/nvl  tentang pembagian
                                                                                      tugas, serta pembagian
                     ata Badan Pelindungan   Hatta sama Sam Ratulangi Manado       pembiayaannya, seperti apa.
                     Pekerja Migran Indonesia   dan (pelabuhan) laut ada beberapa   Karena kan memang kalau di Jakarta
                     (BP2MI) menunjukkan    titik. Kita mengusulkan untuk bandara   dibiayai oleh pemerintah pusat dan
            D Provinsi Jawa Timur           ditambah yaitu di Lombok, Juanda,   ini yang diminta dari Pemprov Jawa
            menduduki posisi puncak penempatan   Kualanamu dan Kepri,” ungkap Wakil   Timur. Mereka akan siap jika ada
            Pekerja Migran Indonesia (PMI)   Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul   pembagian tugas yang jelas dari
            terbanyak dari tahun 2018-2020.   Wafiroh yang memimpin langsung   pemerintah pusat,” pungkas politisi
            Meski jumlah PMI asal Jawa Timur   kunjungan kerja Timwas PPMI DPR RI   Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 
            merupakan yang terbesar, namun   ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/11).   Berdasar data BP2MI tahun 2020,
            berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor   “Hasil kunjungan kami ke   jumlah PMI informal mencapai 28.885,
            43 Tahun 2021, Jawa Timur tidak   Surabaya ini, mereka (Pemprov Jatim)   sedangkan PMI formal 8.446 orang.
            dapat menerima langsung kedatangan   menyatakan banyaknya kendala,   Hongkong, Taiwan dan Malaysia
            Warga Negara Asing (WNA),       salah satunya soal ketidaksanggupan   menjadi 3 negara tujuan penempatan
            termasuk kepulangan PMI.        mereka soal finansial. Karena kalau   yang utama. Menurut Kementerian
               “Sebenarnya kita di Timwas   datang sekian ratus (kepulangan PMI)   Luar Negeri, sampai akhir tahun ini
            Perlindungan Pekerja Migran     dan harus membiayai selama karantina   akan datang 70.000 PMI dari Malaysia
            Indonesia (PPMI) DPR RI itu     dan tidak hanya sekadar menyediakan   yang akan pulang melalui jalur mandiri
            mengusulkan tambahan untuk pintu   tempat, dan itu dirasa memberatkan   dan dekalibrasi. Belum lagi yang
            masuk untuk (kepulangan) PMI, selama   mereka,” ungkap Ninik, sapaan akrab   melalui proses deportasi sebanyak
            ini kan untuk bandara baru Soekarno-  Nihayatul Wafiroh.        5.172 (September 2021).   skr/sf


            16   Nomor 1175/II/XI/2021  •  November 2021
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21