Page 17 - BULETIN 1175

Timwas PPMI: Peran Pemda
RI
DPR dalam Pemberdayaan PMI

S - Perlu Diperkuat

A
TIMW

etua Tim Kunjungan Kerja memberikan perlindungan bagi para
Timwas Perlindungan PMI maupun CPMI.
Pekerja Migran Indonesia Namun, Saleh menilai program
K (PPMI) ke Provinsi Sumatera tersebut di beberapa daerah tertentu
Utara Saleh Partaonan Daulay di Pulau Jawa sangat efektif, tapi tidak
menyoroti peran pemerintah daerah dengan di Sumatera Utara. Mengingat
dalam membina Pekerja Migran yang Desmigratif merupakan wadah untuk
telah pulang ke Indonesia untuk menggali potensi PMI yang pulang
dapat memiliki keahlian dan lapangan ke Indonesia, hingga dapat
kerja usai tidak bekerja lagi ke luar membuat lapangan kerja,
negeri. Menurut Saleh, peran tersebut bahkan mengelola
merupakan poin penting dan utama keuangan dan bisnisnya
dalam melindungi dan memberdayakan dengan baik dan bijak,
mereka sebagai Warga Negara sehingga peran
Indonesia (WNI) seutuhnya. pemerintah harus
“Memang kita berharap, mereka diperkuat lagi. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto:
Nadya/nvl
yang pulang dari luar negeri mungkin itu “Desmigratif-desmigratif seperti
karena di PHK, atau karena kehilangan ini yang saya kira di Sumut masih
pekerjaannya dan terpaksa harus kurang, jadi itu perlu diperbanyak program tersebut, perlu tindaklanjut
pulang ke Indonesia kita harapkan itu dan ditingkatkan. Memang lagi-lagi yang lebih konkret. Di antaranya
bisa diberdayakan oleh Pemda,” kata masalahnya itu adalah masalah dengan menggalakkan UMKM dengan
Saleh usai pertemuan Timwas PPMI DPR anggaran. Mudah-mudahan ke melibatkan para PMI, sehingga mereka
RI dengan stakeholder yang terlibat depannya bisa ditangani dengan dapat menjadi implentator UMKM
dalam penanganan perlindungan PMI di baik. Sehingga mereka bisa memiliki melalui bantuan KUR dari pemerintah,
Medan, Sumatera Utara, Rabu (3/11). lapangan kerja sendiri dan tidak mesti meskipun menurut data Bank Indonesia
Diketahui, dalam menangani para harus ke luar negeri lagi,” tuturnya. penyaluran KUR di Sumatera Utara baru
PMI yang telah pulang ke Indonesia, Saleh menambahkan, peran mencapai 13 persen.
Pemerintah Provinsi Sumut melalui pemerintah dalam melindungi PMI “Ini yang kami dorong tidak hanya
Disnakertrans Provinsi Sumut adalah dengan mendata mereka secara sekedar setelah dipulangkan tetapi
membentuk program Desa Migran benar, lalu membuat desmigratifnya dan sudah dibiarkan jadi ini jadi persoalan
Produktif (Desmigratif) dan Desa memberikan bimbingan, pelatihan dan baru di Indonesia. Tapi bagaimana para
Produktif, dengan tujuan memberikan penyuluhan, yang kemudian dilanjutkan PMI tersebut dapat merasakan manfaat
wadah untuk pemberdayaan, dengan memberikan mereka modal dari program pemerintah tersebut. Dan
penyuluhan dan pelatihan kepada Para usaha melalui Kredit Usaha Rakyat inilah yang kami sayangkan karena
PMI maupun CPMI. (KUR), yang dimana seluruh peran semua pelatihan yang dilakukan
Program ini juga merupakan tersebut harus dijalankan pemerintah program yang dilakukan itu tidak
program unggulan dan terobosan secara komprehensif dan sinergis. tuntas, bagaimana PMI ini bisa lebih
Kementerian Ketenagakerjaan RI yang Senada dengan Saleh, Anggota bisa produktif kalau hanya sekedar
bekerjasama dengan kementerian/ Timwas PPMI DPR RI Marinus Gea diberikan pelatihan dan pembelajaran
lembaga yang mempunyai kepentingan juga menilai agar upaya Pemerintah sebentar saja tetapi juga tidak didukung
yang sama untuk memberdayakan tersebut tidak sia-sia atas pelatihan pendukung lainnya untuk melakukan
dan meningkatkan pelayanan serta yang dilakukan melalui program- itu,” tutup Marinus. ndy/es

Nomor 1175/II/XI/2021 • November 2021 17