Page 18 - BULETIN 1175
P. 18

BULETIN            Parlementaria


            Big Data Bisa                                                   Apalagi, DPR sudah berkomitmen
                                                                            membangun parlemen modern.
      JEN - DPR RI  Dimanfaatkan                                            sangat dibutuhkan. "Tersedianya Big
                                                                            Tentu Big Data jadi keniscayaan yang

                                                                            Data yang baik menjadi sangat penting
                                                                            untuk mendukung DPR RI menuju
            Untuk Perbaiki
                                                                            parlemen modern," kata Indra. 
                                                                               Dia melanjutkan, Big Data dapat

                                                                            pengambilan keputusan dalam tugas-
      SET   Layanan Publik                                                  digunakan sebagai instrumen
                                                                            tugas kedewanan, seperti fungsi
                                                                            legislasi, fungsi pengawasan, dan
                                                                            fungsi penganggaran. Sebaliknya,
                                                                            informasi yang berkaitan dengan
                                                                            aktivitas parlemen dapat dengan cepat
                                                                            dan tepat diketahui oleh masyarakat
                                                                            secara luas, sebagai salah satu upaya
                                                                            DPR RI untuk mendekatkan diri
                                                                            dengan rakyat menuju keterbukaan
                                                                            parlemen, yaitu lembaga legislatif yang
                                                                            transparan, akuntabel, dan partisipatif.
                                                                               “Saat ini, melalui Sekretariat
                                                                            Jenderal DPR RI tengah dibangun
                                                                            Pusat Data Analitik yang dapat
                                                                            memperkuat peran Setjen DPR RI
                                                                            sebagai supporting system, baik di
                                                                            bidang keahlian maupun administrasi.
                                                                            Nantinya, Pusat Data Analitik tidak
                                                                            sekadar mengumpulkan data dan
                                                                            informasi dalam jumlah yang besar,
                                                                            tetapi juga dapat dimanfaatkan
                                                                            secara cepat untuk menerima dan
                                                                            menganalisis berbagai informasi yang
                                                                            berasal dari publik,” urai Indra. 
                                                                               Pada era digital saat ini, ujarnya lagi,
                                                                            pertumbuhan data meningkat dengan
                                                                            sangat pesat. Hal ini disebabkan proses
                                                                            pertukaran informasi yang sangat
                                                                            cepat dan mudah seiring dengan
            Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bertukar cenderamata usai FGD tentang pembangunan pusat data analitik
            bersama BP Batam, di Batam Kepulauan Riau. Foto: Husen/nvl      perkembangan teknologi informasi
                                                                            yang didukung dengan meningkatnya
                    ekretaris Jenderal      permasalahan masyarakat terhadap   penggunaan internet. Kumpulan data
                    DPR RI Indra Iskandar   layanan publik, sebagai media   yang begitu besar ini dinamakan Big
                    mengemukakan, Big       pengawasan terhadap kebijakan   Data. Data sendiri merupakan suatu hal
            S Data yang terkelola           publik, dan lain-lain, ucap Indra   yang sangat strategis untuk mengambil
            dengan baik bisa dimanfaatkan untuk   dalam sambutannya pada FGD yang   keputusan yang tepat. 
            memperbaiki layanan publik. Bahkan,   mengupas pembangunan pusat data   “Oleh karenanya, pihak-pihak yang
            menurut Indra, Big Data juga menjadi   analitik bersama BP Batam di Batam,   mampu mengolah dan memanfaatkan
            solusi untuk menuntaskan berbagai   Kepulauan Riau, Kamis (28/10).   data-data dalam volume yang besar,
            permasalahan pelayanan publik.     DPR RI sendiri kini sedang   keragaman variatif, kompleksitas, dan
               “Pemanfaatan Big Data dapat   membangun Big Data yang terintegratif   kecepatan penambahan data yang
            dijadikan sebagai dasar penyusunan   dan komprehensif untuk kebutuhan   tinggi, dapat mengambil manfaat yang
            kebijakan dan perbaikan pelayanan   internal lembaga, terutama untuk   besar dari pengelolaan data tersebut,”
            publik, pencarian solusi atas   kepentingan para Anggota DPR RI.   jelasnya lebih lanjut.   mh/es


            18   Nomor 1175/II/XI/2021  •  November 2021
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23