Page 39 - MAJALAH 197
P. 39

KUNKER






              Transaksi Keuangan (PPATK).  Sebagai
              mana fungsi dari PPATK itu sendiri ialah
              mencegah dan memberantas tindak
              pidana pencucian uang.
                “Dari penelusuran jaksa penyidik,
              nantinya akan terungkap, apakah
              nantinya ada kemungkinan tersangka
              lainnya yang terlibat ataupun ikut
              mencicipi aliran dana dari kejahatan
              korupsi tersebut. Kita juga tidak ingin
              ada di antara tersangka ini menjadi
              korban. Sedangkan mereka sendiri
              tidak tahu ke mana aliran dana tersebut,
              apalagi sampai menikmatinya,” papar
              Dek Gam.
                Sebagai bentuk dukungan Komisi
              III DPR RI terhadap mitra kerjanya,
              legislator dapil Aceh I itu menegaskan
                                               Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama usai pertemuan dengan mitra kerja di Mapolda Sumbar, Padang. Foto: Kiki/nvl
              dan berjanji akan mengawasi kasus
              demi kasus sampai ke meja hijau. Hal
              ini dilakukan sebagai bentuk dukungan   Anggota Komisi III DPR RI Arsul   harus direhabilitasi, meski pun putusan
              Komisi III DPR RI atas kinerja positif dari   Sani mengatakan, penyerapan aspirasi   untuk rehabiitasi itu dilakukan dengan
              para mitranya untuk Provinsi Aceh itu   ini dinilai penting untuk mendapatkan   proses hukum melalui asesmen dan lain
              sendiri.                         pemikiran maupun harapan kejaksaan   sebagainya.
                                               di daerah, dalam hal ini Kejaksaan   Menurut politisi Fraksi PPP tersebut,
              SERAP ASPIRASI RUU KEJAKSAAN     Tinggi Sumbar.                    hal itu perlu diperjelas lagi, sehingga
                Di Padang, Sumatera Barat, Tim   “Ada beberapa poin yang         tidak kemudian seseorang yang status
              Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR   disampaikan teman-teman di Sumbar   penyalahgunaan narkoba murni,
              RI menyerap aspirasi dalam rangka   ini. Pertama tentu yang terkait   tetapi karena dianggap ada unsur
              pembahasan Rancangan Undang-     promosi dan mutasi, ini sama dengan   memiliki dan menguasai narkoba
              Undang (RUU) tentang Perubahan atas   pemikiran kami di Komisi III agar proses   harus diproses hukum biasa. Arsul
              Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004   transparansi itu yang akan datang   menambahkan, masukan lain yang
              tentang Kejaksaan di Sumatera Barat.   lebih dikedepankan,” kata Arsul usai   diperoleh Komisi III terkait dengan
                                               mengikuti pertemuan Tim Kunker    perluasan penerapan prinsip-prinsip
                                                 Komisi III DPR RI dengan Kapolda   keadilan restoratif (restorative
                                                  Sumbar, Kajati Sumbar, dan Kepala   justice) juga dilaporkan oleh jajaran   Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/nvl
              Anggota Komisi III DPR RI
              Nazaruddin Dek Gam.                 BNNP Sumbar, di Mapolda Sumbar,   kepolisian dan kejaksaan untuk
              Foto: Dipa/nvl                      Padang.                        mengimplementasikan pendekatan
                                                      Arsul melanjutkan, pihaknya   keadilan restoratif.
                                                    juga menerima aspirasi dari Polda   “Di mana tidak semua perkara
                                                    dan juga BNNP terkait revisi UU   diproses hukum biasa. Contohnya
                                                    Nomor 35 Tahun 2009 tentang   kasus-kasus yang dimana unsur
                                                   Narkotika. Mereka berharap agar   keperdataannya itu kuat, seperti kasus
                                                          norma-norma yang       tanah yang sering beririsan dengan
                                                              terkait dengan     tanah adat dan lain sebagainya itu
                                                               prinsip bahwa     diusahan untuk diselesaikan juga
                                                                penyalahgunaan   dengan pendekatan keadilan restoratif.
                                                                 narkoba itu     Perlu ada perluasan penerapan prinsip-
                                                                 ke depan        prinsip keadilan restoratif/restorative
                                                                 tidak boleh     justice tadi juga dilaporkan apa yang
                                                                 seperti proses   telah dilakukan oleh jajaran kepolisian
                                                                 peradilan       dan kejaksaan disini,” tutup legislator
                                                                 biasa, tetapi   dapil Jawa Tengah X itu. l dip,qq,ndy/es




                                                                          TH. 2021      EDISI 197      PARLEMENTARIA        39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44