Page 37 - MAJALAH 197
P. 37
KUNKER
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR/BPN di Pekanbaru, Provinsi Riau. Foto: Ayu/nvl
Junimart menyampaikan, dari dalam seleksi PPPK oleh masing-masing banyaknya daerah yang mengeluhkan
penjelasan Kakanwil ATR/BPN Provinsi daerah. Mengingat, prosedurnya ketidakmampuan untuk memberikan
Riau, kawasan hutan lindung di Riau masing-masing daerah melakukan honorarium kepada PPPK. Terkait
ini menjadi lebih dari 5 juta hektar. seleksi lalu kemudian hasil seleksi hal itu, Rifqinizamy mengingatkan
Ia merasa, masih ada informasi ditetapkan oleh SK Gubernur yang pemerintah khususnya BKN dan
yang belum terbuka terkait jumlah menjadi dasar penetapan. Sehingga, Kemenpan-RB agar segera mencari
keseluruhan APL di provinsi Riau, yang kemudian berpotensi muncul conflict solusi atas permasalahan tersebut.
kemudian dibatalkan melalui SK 903/ of interest dan menjaga netralitas “Jadi, ada dua item honorarium.
MENLHK, sehingga sekarang menjadi dalam seleksi,” ujar Rifqinizamy Pertama, honorarium daerah dan
5,4 juta hektar. Oleh karena itu pihaknya saat pertemuan Tim Kunjungan pusat. Sebagaimana diketahui,
akan mempertanyakan hal ini kepada Kerja Komisi II DPR RI dengan Wakil gaji ASN di-support melalui skema
Menteri ATR/BPN. Apakah bisa APL Gubernur Kalimantan Tengah, Badan DAU yakni dari APBN ke APBD.
yang sudah mendapat sertifikat, bisa Kepegawaian Daerah Kalteng dan Khusus PPPK, sebagian besar
dibatalkan semena-mena oleh Menteri jajaran di Kantor Gubernur harus dialokasikan oleh masing-
LHK lewat SK 903 tadi. Kalteng, Palangka masing APBD sehingga kemudian
Raya, daerah merasa belum siap. Maka,
DORONG STANDARDISASI SELEKSI Di sisi Kemenpan-RB dan BKN harus
PPPK lain, Politisi mencarikan jalan tengah
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI- dan berkonsultasi dengan
Rifqinizamy Karsayuda mendorong Perjuangan ini Kemenkeu,” ptandasnya. l
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menyoroti ayu,alw,pun/es
dan Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk
segera menerapkan standardisasi Anggota Komisi II DPR RI
nasional dalam proses seleksi Pegawai Rifqinizamy Karsayuda.
Foto: Puntho/nvl
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Tujuannya, demi menghindari
potensi conflict of interest dan menjaga
netralitas.
“Komisi II DPR RI melihat belum
adanya standardisasi tingkat nasional
TH. 2021 EDISI 197 PARLEMENTARIA 37
