Page 38 - MAJALAH 197

KUNKER

Kerja Sama Terintegrasi, bagaimana mengatasi kapasitas yang

over crowded di lapas khususnya
Kunci Penyelesaian narapidana narkoba ini,” kata Adies.
Dirinya menyadari, Kantor Wilayah
Kemenkumham sudah berusaha
Persoalan Lapas semaksimal mungkin, untuk mengatasi
seluruh persoalan yang dihadapi.
Namun langkah yang diambil tidak
dapat dilakukan jika tidak ada kebijakan
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dari pusat yang dapat mengurangi
melakukan kunjungan kerja untuk memastikan kinerja para mitra kendala tersebut. Contohnya,
memindahkan narapidana dari satu
kerja di daerah berjalan dengan baik. Salah satu yang menjadi lapas yang padat ke lapas yang lain,
sorotan Komisi III adalah mengenai over kapasitas di Lembaga kemudian juga pemisahan hukuman
Pemasyarakatan (Lapas) bagi pengedar dan pemakai narkoba. Di
mana, hal tersebut tidak dapat dilakukan
oleh Kanwil Kemenkumham saja.

akil Ketua Komisi Kerja Komisi III DPR RI dengan Kanwil APRESIASI PENANGANAN KORUPSI
III DPR RI Adies Kemenkumham Bali, yang juga dihadiri OLEH KEJATI ACEH
Kadir mengatakan, jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Sementara di Provinsi Aceh, Anggota
permasalahan di Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek
W lapas seperti over Tata Usaha Negara Bali, di Denpasar Gam mengapresiasi kinerja Kejaksaan
capacity, minimnya sumber daya Bali, April lalu. Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh dalam
manusia penjagaan, hingga peredaran “Kita berupaya untuk merangkul penanganan kasus-kasus korupsi. Ia
narkoba di dalam lapas, tidak serta mitra-mitra kerja, khususnya dalam melihat langsung bagaimana kinerja
merta diserahkan seutuhnya ke penegakan hukum untuk mencarikan Kejati Aceh yang dipimpin Kajati
Kantor Wilayah Kementerian Hukum suatu solusi. Kalau tidak dicarikan satu Muhammad Yusuf dalam mengambil alih
dan HAM saja. Melainkan perlu kerja solusi, hal ini tidak akan berakhir, terus penuntasan kasus korupsi. Menurutnya
sama yang terintegrasi antara aparat dan terus terjadi baik itu pergantian berbagai capaian positif mitra kerja
penegak hukum menjadi kunci utama kakanwil, pergantian menteri, dan Komisi III DPR RI itu bisa menjadi bekal
penyelesaian masalah tersebut. pergantian dirjenpas dan lain-lainnya yang baik untuk disampaikan kepada
Hal tersebut disampaikan Adies usai selalu terjadi, dan akan terjadi lagi. masyarakat.
memimpin pertemuan Tim Kunjungan Jadi memang harus dicarikan solusi, “Keseriusan dalam menangani kasus
korupsi merupakan bukti jaksa penyidik
Kejati Aceh dalam menuntaskan kasus Tim Kunker Komisi IV DPR RI saat meninjau food estate di Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Ayu/nvl
dugaan korupsi pembangunan jalan
Muarasitulen-Gelombang di Aceh
Tenggara (Agara). Kasus ini memang
sebelumnya sempat ditangani di
Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara,
namun saat ini sudah diambil alih
oleh Kejati Aceh,” tutur Dek Gam saat
mengikuti pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan
jajaran Polda Aceh, Kejati Aceh, dan
mitra kerja terkait di Mapolda Aceh,
Banda Aceh.
Dalam kasus ini, politisi Partai Amanat
Nasional (PAN) tersebut menjelaskan
bahwa jaksa penyidik harus bisa
menelusuri aliran dana dengan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis
Bali di Denpasar. Foto: Nadia/nvl

38 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021