Page 36 - MAJALAH 197

KUNKER

Komisi II Evaluasi Pilkada,

Rekrutmen CPNS dan PPPK

Komisi II DPR RI baru-baru ini mengunjungi tiga provinsi, Riau, Sementara untuk usia 35 tahun ke
Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah secara bersamaan atas bisa mengikuti seleksi pegawai
untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK). Sayangnya untuk Seleksi PPPK
pilkada serentak 2020 hingga pola rekrutmen CPNS dan PPPK. 2021 baru akan dibuka untuk tenaga
pendidik saja.
“Permasalahan di NTB ini sama
seperti di daerah-daerah lain,
pengangkatan PNS sekarang sudah
lewat seleksi yang terbuka sekali.
Tetapi tetap menjadi dilema terkait
tenaga honorer K2, mereka mayoritas
sudah berusia diatas 35 tahun, praktis
sudah tidak ada jalannya. Jalan
satu-satunya tinggal revisi UU ASN.
Sampai saat ini bagi honorer K2 ini
solusinya tidak ada, kecuali mereka
tetap outsourcing,” kata Hugua usai
mengikuti pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Komisi II DPR RI di Kantor
Gubernur Nusa Tenggara Barat.

PERTANYAKAN APL YANG DIKUASAI
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat memimpin kunker Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur NTB. Foto: Alfi/nvl
MASYARAKAT
Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Tim
etua Komosi II DPR RI “Masalah di hulunya adalah soal Kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang
Ahmad Doli Kurnia data kependudukan kita, makanya kita dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR
Tandjung mengatakan berkali-kali sudah sampaikan kepada RI Junimart Girsang mempertanyakan
tingkat partisipasi pemilih Mendagri supaya persiapan 2024 Areal Penggunaan Lain (APL) yang
K pada Pilkada Serentak nanti mumpung masih 2 tahun lagi, kita sudah dikuasai masyarakat Riau dan
2020 di Nusa Tenggara Barar (NTB) harus bisa mengejar, mempersiapkan, sudah mendapat sertifikat, namun bisa
merupakan salah satu yang tertinggi hingga menyelesaikan semua dibatalkan oleh Menteri Lingkungan
dibandingkan daerah lainnnya. Rata-rata persoalan tentang DPT. Sehingga Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui SK
di seluruh NTB di 7 kabupaten/kota, terbentuk sistem database yang 903/MENLHK.
tingkat partisipasi pemilih mencapai valid, terintegrasi, dan tidak terjadi "Cukup menggelitik penjelasan
sekitar 82 persen, bahkan di Kabupaten permasalahan lainnya,” ungkapnya. dari Kakanwil BPN Provinsi Riau ini. Di
Dompu mencapai 93 persen Sementara itu Anggota Komisi II DPR mana ada APL yang sudah dikuasai
Meski berjalan mulus, Doli mencatat RI, Hugua menyoroti permasalahan masyarakat dan sudah tersertifikasi
mengevaluasi Pilkada Serentak masalah kepegawaian. Ia mengungkap atau mendapat sertifikat, tapi bisa
2020 salah satunya terkait daftar sudah tidak ada solusi bagi tenaga dibatalkan oleh Menteri Lingkungan
pemilih tetap (DPT). Komisi II sendiri honorer K2 yang berusia diatas 40 Hidup dan Kehutanan melalui SK
sebenarnya telah berkesimpulan tahun untuk menjadi PNS. Sebab 903/MENLHK,” ungkap Junimart saat
bahwa DPT sudah diwanti-wanti menurut PP Manajemen PNS, salah memimpin tim Kunjungan Kerja Komisi
akan menjadi permasalahan di setiap satu syarat pengangkatan CPNS yakni II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR/BPN
penyelenggaraan pemilu. batasan usia maksimal 35 tahun. Provinsi Riau di Pekanbaru.

36 PARLEMENTARIA EDISI 197 TH. 2021