Page 20 - BULETIN 1164

BULETIN Parlementaria

Baleg DPR Akan

BALEG - DPR RI Lanjutkan Pembahasan RUU

SKN Bersama Pemerintah

nggota Badan Legislasi telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna didorong dengan menggunakan skema
(Baleg) DPR RI Ledia sebagai RUU Inisiatif DPR RI. jaminan selain bonus prestasi.
Hanifa Amaliah “Semua tahap sudah ditempuh. “Pengaturan tentang supporter yang
A memastikan Rancangan Baru-baru ini DPR juga telah menerima sebelumnya tidak ada, juga akan
Undang-Undang Sistem Keolahragaan Surat Presiden untuk bersama-sama dibahas bersama pemerintah. Termasuk,
Nasional (RUU SKN) akan dilanjutkan membahas RUU tersebut. Insya penambahan pengaturan tentang
pada pembahasan tingkat I di Masa Alloh, pada Masa Sidang I 2021- kesertaan olahraga penyandang
Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022 ini akan dijadwalkan untuk disabilitas, serta penekanan pada
2021-2022. Ledia menjelaskan draf dilakukan pembahasan tingkat I,” pentingnya sport science dalam
RUU SKN sudah disusun di Komisi X ujar Ledia dalam keterangan persnya mendukung prestasi para atlet,” ujar
DPR RI, diharmonisasi di Baleg, dan kepada Parlementaria, Selasa (17/8). politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ledia menambahkan, RUU SKN yang Adapun terkait alih status para atlet
saat ini sedang dibahas merupakan yang telah pensiun, tambah Ledia,
revisi dari UU Nomor 3 Tahun 2005 selebihnya akan diatur dalam revisi
tentang Sistem Keolahragaan Nasional. RUU ASN yang saat ini juga sedang
Revisi UU SKN ini akan membahas dibahas. “Pemasyarakatan olahraga di
terkait kesejahteraan atlet yang masyarakat, prestasi, dan pendidikan
keolahragaan juga akan menjadi
perhatian dalam revisi UU SKN ini,” ujar
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.
Foto: Jaka/Man Sebelumnya, dalam pidato yang
disampaikan pada Rapat Paripurna
Pembukaan Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2021-2022, Senin
(16/8), Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan
Maharani menegaskan bahwa terdapat
tujuh RUU yang akan difokuskan untuk
diselesaikan pada tingkat I. Salah
satunya, adalah RUU SKN.
Enam RUU lainnya yang akan
dibahas adalah RUU tentang
Perlindungan Data Pribadi, RUU
tentang Penanggulangan Bencana,
RUU tentang Perubahan Kelima
atas UU Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, RUU
tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan
Daerah, RUU tentang Jalan,
dan RUU tentang Badan
Usaha Milik Desa. rdn/sf

20 Nomor 1164/IV/VIII/2021 • Agustus 2021