Page 31 - MAJALAH 194

KUNKER

Penegakan Hukum kebocoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP), terutama pada sektor
Harus Antisipatif mineral dan batu bara (minerba) di
Provinsi Kalimantan Selatan. Pasalnya,
sepanjang tahun 2020 saja, laporan
keuangan PNBP diketahui tidak lebih
daripada Rp50 triliun untuk seluruh
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa kegiatan minerba secara nasional.
mengatakan, upaya penegakan hukum di Provinsi Kalimantan “Saya ingin menyampaikan masukan
Selatan ke depan harus antisipatif, agar kejadian banjir yang kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati,
melanda sejumlah wilayah Kalsel baru-baru ini ini tidak terulang bukan pada proses yang menyebabkan
kerusakan, tetapi lebih kepada apa
lagi. Hal tersebut juga sesuai dengan program transformasi yang dihasilkan daripada proses
menuju Polri yang Presisi, yaitu polisi yang Prediktif, penambangan yang sangat masif ini.
Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Hal ini untuk mengingatkan saja terkait
kebocoran PNBP di minerba, mungkin
terlupakan tapi perlu keseriusan untuk

Kami sepakat dengan
Kapolda Kalsel bagaimana
upaya penegakan hukum
yang sifatnya mengantisipasi
“ persoalan-persoalan ke
depan. Dan perlu juga dilakukan
kajian apakah persoalan banjir ini
terdampak akibat kegiatan-kegiatan
penambangan atau juga ada pengaruh
dari La Nina yang membuat air pasang.
Di sinilah nanti penegakan hukum
yang akan dilakukan, berarti harus ada
penanganan yang serius oleh penegak
hukum,” kata Desmond usai memimpin
pertemuan tim kunjungan kerja spesifik
Komisi III DPR RI dengan Kapolda
dan Kajati Kalsel di Mapolda Kalsel, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI
Banjarmasin, baru-baru ini. dengan Kapolda dan Kajati Kalsel di Mapolda Kalsel, Banjarmasin. Foto : Jaka/Man
Legislator dapil Banten III ini
menambahkan, penegakan hukum ini dari Kapolda, hal-hal yang seperti ditanggapi. Menurut saya kebocoran
juga perlu didukung oleh pemerintah inilah sumber masalah yang hari ini kegiatan PNBP ini utamanya karena
daerah dan instansi terkait, seperti berdampak. Tentunya polisi bagaimana belum menggunakan sistem online,
Dinas Pertambangan, Kehutanan, serta bisa menjembatani ini, ada tidak jadi ada celah berkaitan dengan
Perkebunan, agar semua hal tersebut komunikasi? Karena biasanya masih data manifest kargo, terkadang terjadi
bisa dikolaborasikan dan dibicarakan ada egoisme sektoral yang seharusnya penyelewengan,” ungkap Rudy.
dengan baik. bisa dihilangkan, untuk kepentingan Legislator dapil Kalimantan Timur
“Persoalan komunikasi dengan para umum yang lebih luas,” pungkas politisi ini mencontohkan, kejadian di Teluk
stakeholder bukan hal yang baru di F-Gerindra ini. Balikpapan, padahal kapal kargo
Kepolisian, karena persoalannya juga tersebut kapasitasnya sekitar 90.000
adalah bagimana perizinan (tambang) SOROTI KEBOCORAN PNBP SEKTOR ton, tetapi data manifest kargo tertulis
masa lalu yang ada di tangan bupati, MINERBA hanya 13.000 ton. Bisa dibayangkan ini
kita kan sudah paham semua ini. Pada kesempatan yang sama, bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai
Bagaimana dengan persyaratan Anggota Komisi III DPR RI Rudy tidak menutup kemungkinan hal ini tidak
lingkungannya, tadi ada statement Mas’ud menilai, masih banyak celah hanya terjadi di Kaltim saja. l jk/sf

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 31