Page 33 - MAJALAH 194

KUNKER

tahu masalah ini,” kata politisi Fraksi Indikator pertama adalah tahapan dan Pilkada tingkat nasional.
Partai Golkar itu. prosedur mengenai kepemiluan yang Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful
Oleh karena itu, pesan Doli, ke dijalankan dengan baik, sehingga tidak Hidayat menilai pihaknya menemukan
depan tugas pemerintah, khususnya banyak terjadi masalah teknis. Kedua, banyak poin yang wajib dievaluasi
Kemendagri, agar Ditjen Kependudukan tingkat partisipasi yang terbilang cukup guna menciptakan pemilu yang
dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat tinggi sebesar 67 persen dari target 75 lebih berkualitas. Salah satu poinnya
lebih aktif dalam menata sistem dan persen. Sementara yang ketiga adalah adalah database e-KTP yang masih
bagaimana mensosialisasikan hal mengenai tidak munculnya klaster berantakan, sehingga menyulitkan
tersebut kepada masyarakat. Covid-19 yang selama ini menjadi penyelenggara melakukan menetapkan
Dalam kesempatan yang sama, kekhawatiran bersama. DPT. Menurutnya, data e-KTP yang tidak
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad “Secara nasional pilkada serentak terekam dengan baik pada akhirnya
Muzani mengatakan bahwa ke depan yang dilaksanakan pada 9 september menjadi momok masalah yang harus
kewenangan Bawaslu harus jelas 2020 di luar ekspektasi kita, berjalan segera diselesaikan Kemendagri.
dan rigid sebagai sebuah lembaga dengan sangat baik. Ini merupakan “Data e-KTP ini harus betul-betul
pengawas pemilu apakah dapat pencapaian luar biasa di tengah valid, dan harus selesai paling tidak
mendiskualifikasi hasil Pilkada, pandemi. Ada 3 indikator yang membuat tahun 2021 harus selesai semuanya.
Pemilihan Presiden atau Pemilihan penyelenggaraan tersebut berjalan Dan tidak ada lagi yang ganda seperti
Legislatif. dengan baik dan kesemuanya berjalan itu. Kenapa? Karena ini sebagai dasar
“Saya kira penyempurnaan aturan baik di Banten,” terang Syamsurizal usai untuk menentukan daftar pemilih baik
main dalam undang-undang harus rigid memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR di pemilu maupun di pilkada. Setiap
dan jelas, misalnya tentang kewenangan RI ke Banten, dalam rangka evaluasi acara pilkada, Kemendagri pasti selalu
Bawaslu untuk mendiskualifikasi
pemenang pasangan calon kepala
daerah, legislatif, dan presiden,” kata
Muzani.
Menurut politisi Partai Gerindra ini,
Pilpres, Pilkada, dan Pileg merupakan
hajat besar dari sebuah demokrasi yang
sangat aneh apabila sebuah lembaga
pengawas dapat mendiskualifikasi
pasangan terpilih. Ia menjelaskan, dulu
Bawaslu merupakan lembaga yang
diperkuat agar pengawasan Pilkada,
Pilpres, dan Pileg lebih baik lagi ke
depan, sehingga kualitas demokrasi
dan pemilu lebih bagus. Pertanyaannya
adalah apakah mungkin hajat terbesar
itu dapat didiskualifikasi oleh lembaga
pengawas,” katanya seolah bertanya. Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama dengan mitra kerja saat evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020
di Banten. Foto : Erlangga/nvl
PENYELENGGARAAN PILKADA
BANTEN DINILAI BERHASIL pelaksanaan Pilkada serentak 2020. kedodoran tentang masalah e-KTP,”
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Politisi PPP yang akrab disapa terang Djarot.
Syamsurizal mengapresiasi kepada Bang Syam ini berujar, Banten Politisi PDI-Perjuangan ini menilai
penyelenggaraan Pilkada serentak di menyelenggarakan empat pemilihan kesungguhan pemerintah dalam
Banten yang dianggapnya berhasil. di dua kota dan dua kabupaten serta menangani masalah e-KTP ini akan
Ia juga berterima kasih kepada para telah diberi dana penuh dari Naskah dapat meningkatkan kualitas pemilu
penyelenggara Pemilu dalam upaya Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau Indonesia di masa depan. Sebab
menyukseskan Pilkada serentak di anggaran hibah untuk Pilkada dan sistem yang baik pada perekaman
Banten. Menurutnya pilkada di Banten telah menggunakannya secara penuh e-KTP menjadi langkah awal
telah memenuhi tiga indikator agar dan dimanfaatkan dengan efektif dan pemerintah untuk melangkah lebih jauh
penyelenggaraan pilkadanya terbilang sebaik-baiknya. Hal ini tentu akan menyelenggarakan pemilu dengan
berhasil. menjadi penyokong keberhasilan sistem elektronik. l sf,er/es

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 33