Page 34 - MAJALAH 194
P. 34

KUNKER





              Komisi IV Dorong                                                   solusi agar area tersebut ditanam
                                                                                   Politisi partai Golkar ini memberikan

              Pemerintah Lakukan                                                 kembali pohon-pohon yang berfungsi
                                                                                 sebagai penahan air (reboisasi).
                                                                                 Serta melakukan realokasi penduduk
              Reboisasi Area Hutan                                               yang tinggal di area tersebut, agar
                                                                                 nantinya kawasan tersebut berfungsi
                                                                                 sebagaimana mestinya.
                                                                                   “Kami dari Komisi IV memberikan
                                                                                 beberapa solusi yang berharap nantinya
              Komisi IV DPR RI meninjau berbagai permasalahan di daerah.         agar tidak menimbulkan terjadi nya
              Mulai dari alih fungsi lahan di kawasan Gunung Mas Bogor,          bencana seperti ini lagi. Dan juga kami
              distribusi pupuk bersubsidi di Jatim, hingga Tata Kelola Sampah    meminta agar penduduk yang tinggal
                                                                                 di area tersebut di realokasi ke tempat
              dan Relokasi TPA Sukawinata Palembang.                             yang lebih nyaman dan layak,” ujar Kang
                                                                                 Dedi, sapaan akrabnya.
                                                                                   Politisi dapil Jawa Barat VII ini
                           akil Ketua Komisi IV   Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,   meminta dilakukan evaluasi terhadap
                           DPR RI Dedi Mulyadi   baru-baru ini. Menurutnya ada   seluruh hutan di wilayah Bogor. Ia
                           menilai penyebab    kesalahan ketika hutan Gunung Mas   mendorong pihak terkait untuk meneliti
                           terjadinya bencana   dialih fungsikan menjadi rumah-rumah   jumlah hutan di Bogor, sehingga apabila
              W banjir bandang di              bedeng para pekerja dan perkebunan.  jumlahnya berkurang, maka sejumlah
              Kabupaten Bogor disebabkan adanya   “Harusnya area hutan tidak boleh   perkebunan yang kurang produktif dan
              pengalihfungsian lahan PT Perkebunan   dialihfungsikan sebagai kawasan   tidak menguntungkan itu statusnya
              Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung   pemukiman, itu akan menyebabkan   dapat diubah menjadi hutan.
              Mas. Ia mendorong pemerintah     hilangnya pohon-pohon besar dan juga   “Perkebunan teh sudah banyak yang
              setempat dan PTPN melakukan      batu yang berada di aliran sungai tidak   tidak menguntungkan di bibir hutan.
              reboisasi terhadap area tersebut.  bisa menahan air yang turun dari atas.   Saya sarankan perkebunan itu sebagian
                Hal tersebut ia sampaikan usai   Jangan sampai menyalahkan hujan nya.   diubah peruntukannya dijadikan hutan
              memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV   Tetapi kita harus sadar diri bahwa area   lindung. Gunung Mas semuanya
              DPR RI meninjau lokasi PT. Perkebunan   tersebut merupakan area hutan bukan   dihutankan kembali, kecuali beberapa
              Nusantara (PTPN) di kawasan Gunung   untuk tempat tinggal,” jelasnya.  perkebunan yang relatif masih produktif
                                                                                 dan menguntungkan,” tutupnya.

                                                                                 DORONG REVISI PERMENTAN NO.49
                                                                                 TAHUN 2020
                                                                                   Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan
                                                                                 Aminuddin menekankan Komisi IV
                                                                                 DPR RI akan segera mengusulkan
                                                                                 adanya revisi Peraturan Menteri
                                                                                 Pertanian (Permentan) Nomor 49
                                                                                 Tahun 2020 tentang Pupuk Bersubsidi.
                                                                                 Hasan mengungkapkan, usulan revisi
                                                                                 Permentan itu dalam rangka menyikapi
                                                                                 persoalan kelangkaan pupuk yang
                                                                                 masih terjadi hingga saat ini.
                                                                                   Penegasan tersebut disampaikan
                                                                                 Hasan usai memimpin tim kunjungan
                                                                                 kerja Komisi IV DPR RI ke PT Petrokimia
                                                                                 Gresik, Provinsi Jawa Timur. Hadir
                                                                                 dalam pertemuan, Direktur Utama
                                                                                 PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo
              Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau lokasi PTPN di kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor,
              Jawa Barat. Foto : Azka/Man                                        Annurogo, Dirjen Prasarana dan Sarana


               34     PARLEMENTARIA      EDISI 194      TH. 2021
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39