Page 38 - MAJALAH 194

KUNKER

Komisi VI Soroti Permasalahan

Banpres BPUM

Penyaluran Bantuan
Presiden (Banpres) Bantuan
Produktif Usaha Mikro (BPUM)
menjadi sorotan Komisi VI
DPR RI dalam kunjungan
kerja ke beberapa daerah.
Dimana, Komisi VI sangat
mendukung program bantuan
dari pemerintah melalui
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
(Kemenkop UKM) ini.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI foto bersama para mitra kerja di Kendal, Jawa Tengah. Foto : Fitri/nvl

akil Ketua Komisi VI
DPR RI Mohamad
Hekal menyebut
program BPUM
W bantuan yang
dinaungi oleh memberi iklim positif pada
dunia usaha mikro khususnya di masa
krisis akibat pandemi Covid-19.
Saat memimpin tim kunjungan kerja
Komisi VI DPR RI ke Kendal, Jawa
Tengah baru-baru ini, Hekal menyebut
Banpres BPUM di Kendal sudah
berjalan cukup baik dengan penyaluran
yang tinggi. Namun demikian, Hekal
memberi sejumlah catatan yang perlu
menjadi perhatian pemerintah maupun
stakeholder terkait program tersebut.
Politisi Fraksi Gerindra itu
menjabarkan sejumlah persoalan yang Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VI ke Semarang, Jawa Tengah.
Foto : Ayu/Man
perlu menjadi perbaikan mulai dari
terkait perbaikan data penerima hingga kalau memang untuk usaha, pada menjadi salah satu permasalahan yang
persyaratan penerima bantuan. “Ambil umumnya semua punya utang,” jelasnya patut diberi perhatian khusus pada
contoh tahun 2021 ini kan perbaikan program BPUM.
data yang harus dilakukan. Yang kedua DATA MASIH JADI MASALAH UTAMA “Kami mendapatkan informasi, di
mungkin dari segi persyaratan, ada PENYALURAN BPUM Jawa Tengah sekalipun yang performa
persyaratan bahwa penerima bantuan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin BPUM-nya cukup bagus namun tetap
tidak boleh punya utang. Sedangkan Manurung mendapati akurasi data terdapat kendala-kendala, yang

38 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021