Page 43 - MAJALAH 194

KUNKER

lembaga untuk dialokasikan kepada
nakes. “Yang tidak prioritas, alokasikan
saja kepada nakes. Itu bisa menjadi satu
solusi,” saran Rahmat.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini
berharap agar kebijakan pemotongan
insentif nakes ini bisa dikaji kembali
oleh Kementerian Keuangan. Meskipun
dari sisi fiskal kondisinya sangat tidak
memungkinkan, ia minta agar dicarikan
Anggota Komisi IX DPR RI sumber-sumber yang bisa dilakukan
Saniatul Lativa. Foto : Puntho/Man
efisiensi atau realokasi. Sehingga,
kegiatan yang tidak prioritas bisa
dialihkan untuk pembiayaan insentif
nakes.
“Itu akan kita tagih janji dari Pak
Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk
melakukan koordinasi dan komunikasi
dengan Kemenkeu. Serta, dengan
pihak-pihak terkait lainnya atas aspirasi
nakes dan rakyat yang disuarakan
Anggota DPR RI di Parlemen untuk
dikembalikan lagi seperti awal sebelum
adanya perubahan,” pungkasnya. l
melanjutkan, opsi lainnya yaitu para perihal pemotongan insentif tenaga eno,pun,es/es
pasien Covid-19 boleh dirawat di kesehatan (nakes).
beberapa RS lainnya yang ada di Jabar, Rahmat menilai, insentif tersebut
selain di RSUP Hasan Sadikin Bandung benar-benar dibutuhkan nakes. Jika
dengan persyaratan ketat. Yakni, tetap dipotong sekitar 50 persen, tentu
dengan catatan seluruh konsultasi akan melemahkan semangat nakes
medis berada dalam pengawasan tim yang berjibaku di garda terdepan
medis penanganan Covid-19 yang ada penanganan Covid-19.
di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Kalaupun Menteri Keuangan berdalih
Di sisi lain, Saniatul mengapresiasi pemotongan insentif itu alasannya
atas segala upaya tindakan yang adalah fiskal, Rahmat meminta dicarikan
dilaksanakan oleh RSUP Hasan Sadikin solusi lain tanpa mengurangi insentif
dalam melakukan perawatan dan tersebut. Bisa dengan melakukan
penanganan pasien Covid-19 secara efisiensi kegiatan
maksimal. Yakni, mulai dari tahap di kementerian/
persiapan sampai dengan pelaksanaan
penanganan pasien Covid-19 dengan
tim medis yang telah bekerja keras.

PEMOTONGAN INSENTIF, LEMAHKAN
SEMANGAT NAKES
Anggota Komisi IX DPR RI
Rahmat Handoyo disela-sela
kunjungan kerja spesifik Komisi
IX DPR RI ke RSUP dr. Sitanala, Anggota Komisi IX DPR RI
Tangerang, Banten, awal Februari Rahmat Handoyo. Foto: Erman/nvl
lalu, mengatakan Komisi IX tegas
menolak Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. S-65/MK.02/2021

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 43