Page 48 - MAJALAH 194

KUNKER

Subsidi Energi Harus Mudahkan

Akses Kelompok Miskin

Kebijakan subsidi energi yang etua Badan Akuntabilitas sebagai pengguna subsidi energi.
selama ini berjalan masih Keuangan Negara (BAKN) Disampaikannya, subsidi energi di
Indonesia dalam satu dekade terakhir
DPR RI Wahyu Sanjaya
menuai banyak masalah. mengatakan, kebijakan mencapai angka lebih dari Rp 100 triliun
Kelompok miskin masih sulit K subsidi di Indonesia setiap tahun.
mengakses bantuan subsidi diharapkan dapat memastikan Dalam APBN tahun 2021 saja,
energi seperti BBM, listrik, dan kelompok masyarakat miskin tetap subsidi energi dialokasikan sebesar
memiliki akses terhadap pelayanan
Rp 110.512,2 miliar yang terdiri atas
LPG. Saatnya, memastikan publik, pembangunan ekonomi, dan subsidi jenis BBM tertentu, elpiji tabung
kemudahan akses bagi sosial. 3 kg sebesar Rp 56.924,9 miliar, dan
kelompok miskin dalam Selalu ada anomali, dalam praktik subsidi listrik sebesar Rp 53.587,3 miliar.
mengakses subsidi energi. subsidi. Kelompok yang disasar “Dalam konteks besarnya angka subsidi
kebijakan subsidi selalu saja mengalami itu, maka selama bertahun-tahun,
disorientasi dan jatuh ke kelompok yang subsidi energi menjadi salah satu beban
tidak berhak menerima subsidi. fiskal yang signifikan bagi Pemerintah
“Ketimpangan dalam pengalokasian Indonesia,” ungkap Anggota Komisi II
sasaran penerima subsidi energi DPR itu.
yang terus berulang merupakan Wahyu melanjutkan, rerata
permasalahan yang harus kita pengeluaran subsidi konsumen saja
selesaikan bersama,” imbuh Wahyu saat sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari
menggelar pertemuan dengan jajaran PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini
Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon, menyebabkan ketidakstabilan makro
Jawa Barat, awal Februari lalu. ekonomi dan cenderung membebani
Perlu ada penelaahan secara belanja pembangunan. “Di Indonesia
menyeluruh, sambung politisi Partai kebijakan subsidi merupakan instrumen
Demokrat ini, dengan pihak-pihak kebijakan fiskal dalam menjaga
terkait. Dimulai dari pemerintah sebagai pemerataan akses ekonomi dan
Ketua BAKN DPR RI pengambil kebijakan, badan usaha pembangunan,” ujar Wahyu lagi.
Wahyu Sanjaya. sebagai pelaksana atau distributor, Pada titik ini, subsidi sebenarnya
Foto : Husen/Man
dan kelompok masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap
ketidaksempurnaan pasar atau market
imperfectionist. Dalam regulasinya,
subsidi energi memang diperuntukkan
bagi masyarakat miskin. Dan BAKN
DPR RI mengambil peran pengawasan
terhadap semua kebijakan anggaran
subsidi, termasuk subsidi energi yang
kini sedang menjadi perhatian BAKN
DPR.

SUBSIDI ENERGI KEDEPAN HARUS
LEBIH TEPAT SASARAN
Ketua BAKN Marwan Cik Asan
(sebelum pergantian Pimpinan BAKN
akhir Januari lalu, red) mengatakan

48 48 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021