Page 44 - MAJALAH 194

KUNKER

Tinjau Kesiapan Pendidikan, Komisi

XI Temukan Berbagai Isu Krusial

Pemerintah melalui Kemendikbud menyatakan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah
melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun kenyataannya, sebagian besar
lembaga pendidikan belum semua siap menggunakan skema daring tersebut. Sejumlah faktor
penyebabnya antara lain belum meratanya akses internet, terbatasnya SDM, hingga ketersediaan
fasilitas baik sarana dan prasarana IT.

alah satu lawatan yang
dipimpin langsung oleh
Wakil Ketua Komisi X DPR
RI Dede Yusuf Macan
S Effendi mendapati sejumlah
hal krusial saat melakukan kunjungan
kerja spesifik ke Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, baru-baru ini.
“Pembelajaran jarak jauh ini ternyata
masih ada masalah terkait sinyal.
Banyak daerah-daerah, seperti di
Kabupaten Sukabumi bagian selatan,
masih banyak blank spot wilayah
tersebut tidak bisa melakukan
PJJ. Perlu dukungan dari Kominfo
atau provider telekomunikasi untuk
menambah tower-tower tertentu. Ini
tidak boleh berfikir secara bisnis, tetapi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin pertemuan tim kunker Komisi X ke Sukabumi,
bagaimana menyalamatkan generasi Jawa Barat. Foto : Alfi/Man
dan anak-anak kita untuk bisa tetap
belajar,” kata Dede usai memimpin pelaku pendidikan. X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta
pertemuan di Pendopo Kabupaten “Masih banyaknya anak-anak yang rekrutmen guru sebagai PPPK maupun
Sukabumi, Jawa Barat. belum mendapatkan kuota internet PNS seharusnya mempertimbangkan
Tepat tidaknya sasaran dari program gratis, ini menjadi tanda tanya, selama masa bakti atau pengabdian. Ia
bantuan kuota data internet, kemudian ini apakah data Dapodik itu benar- meminta persyaratan bagi guru honorer
menjadi persoalan selanjutnya. Politisi benar digunakan atau tidak. Sebab yang sudah mengabdi puluhan tahun
Partai Demokrat itu mengungkap kenyataannya hanya 40 persen yang tidak disamakan dengan para guru
bahwa dari kuota yang diberikan menerima, sisanya tidak menerima. yang baru lulus kuliah atau fresh
pemerintah, masih terdapat daerah Inilah fungsinya kita harus memiliki data graduate.
yang 60 persen pelajarnya masih belum faktual yang akurat,” kata legislator “Ini semangatnya yang harus diusung
bisa mendapatkan jatah kuota. Padahal dapil Jawa Barat II tersebut. bukan hanya rekrutmen semata, namun
Oktober 2020 lalu, Kemendikbud TARGETKAN 1 JUTA GURU HONORER lebih mengedepankan apresiasi atas
telah menerbitkan kebijakan Program JADI PPPK masa bakti para guru honorer yang
Bantuan Kuota Internet Tahun 2020 Pemerintah pusat sendiri menyatakan telah puluhan tahun mengabdi untuk
dengan anggaran mencapai Rp 7,2 bahwa akan berupaya keras bangsa dan negara, melalui pendidikan.
triliun, meski kebijakan ini sempat menyelesaikan target 1 juta guru Wiyata Andaikan ada persyaratan misalnya
menuai pro kontra dari masyarakat dan Bakti menjadi PPPK. Wakil Ketua Komisi PNS atau PPPK, jangan disamakan

44 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021