Page 45 - MAJALAH 194

KUNKER

masih banyaknya orang tua didik yang
masih kebingungan untuk mendampingi
anaknya pengikuti pembelajaran daring.
“Orang tuanya belum tentu mengerti,
bagaimana ia bisa mendampingi
anaknya sedangkan dia tidak tidak
punya pengalaman mendidik. Belum
lagi kalau kedua orang tuanya masih
aktif bekerja. Inikan jadi permasalahan
tersendiri. Pendidikan itu dalam rangka
dua hal pertama dalam pembentukan
karakter, kemudian pendidikan dan
pengetahuan (ilmu). Mungkin ilmu relatif
bisa diperoleh melalui daring, tetapi
bagaimana pembentukan etika, akhlak,
keteladanan, itu hilang semua. Nah ini
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bertukar cindedamata dengan Wakil Bupati Batang Suyono, Jawa Tengah. yang menjadi masalah,” kata Mujib.
Foto : Singgih/Man
Memimpin pertemuan tim
kunpek Komisi X DPR RI
dengan mereka yang baru saja lulus,” EFEKTIVITAS BELAJAR JADI dengan stakeholder bidang
ujar Fikri saat memimpin kunjungan kerja KENDALA UTAMA PJJ pendidikan Kota Cilegon, Mujib
Komisi XI di Pendopo Kantor Bupati Sejak akhir Maret 2020, Kementerian mengatakan efek pandemi Covid-19
Batang, Jawa Tengah. Pendidikan dan Kebudayaan kepada dunia pendidikan sangat
Namun disayangkan, rekrutmen guru (Kemendikbud) menerapkan kebijakan dalam. Untuk itu, dirinya berharap agar
honorer yang semestinya dilakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pandemi ini segera selesai,
seretak di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi sehingga siswa-siswa bisa kembali
belum memiliki kejelasan sumber penyebaran Covid-19. Meski tidak mendapatkan keteladanan melalui
anggarannya, apakah bersumber sepenuhnya siap, kebijakan ini pun pendidikan tatap muka. “Saya belum
dari anggaran pemerintah pusat dipatuhi oleh institusi pendidikan di berani mengatakan kapan pendidikan
atau pemerintah daerah yang harus pelosok negeri. Namun, Anggota Komisi dengan sistem tatap muka. dilakukan,”
menanggungnya. Karena itu Fikri X DPR RI Mujib Rohmat menngungkap ungkapnya. l alw,skr,es/es
menilai, sejumlah pemerintah daerah
masih banyak yang ragu untuk
mengajukannya.
“Karena masih banyak yang ragu-ragu,
kalau gajinya akan dibebankan kepada
pemerintah daerah. Kalau dibebankan
kepada pemda, dikhawatirkan alokasi
pembangunan di sektor lain akan
berkurang. Jadi harus diyakinkan
kepada daerah sesuai yang dijanjikan
Kementerian Keuangan, sesungguhnya
nanti pembiayaan akan termasuk di
dalam Dana Alokasi Umum (DAU),”
tukasnya.
Untuk itu, dirinya berkomitmen
untuk terus menyuarakan hal tersebut
ke pemerintah pusat agar para guru
Wiyata Bakti (WB) yang telah puluhan
tahun mengabdi di sebuah sekolah
memperoleh apresiasi, minimal pola
rekrutmen yang beda dengan yang
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama mitra kerja di Kota Cilegon, Banten. Foto : Erman/nvl
para fresh graduate.

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 45