Page 22 - BULETIN 1170

BULETIN Parlementaria

RUU Landas

ANSUS - DPR RI Kontinen

Optimalkan

P Kepentingan
Nasional

ancangan Undang-Undang
(RUU) Landas Kontinen
yang sedang dirumuskan
R DPR RI diproyeksikan untuk
mengoptimalkan kepentingan nasional
di laut. Namun, RUU usulan pemerintah
ini diupayakan pula tidak melanggar
hukum internasional, terutama
beberapa konvensi internasional yang
telah diratifikasi Indonesia.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus)
RUU Landas Kontinen Taufik Basari
mengemukakan hal tersebut usai
menggelar pertemuan dengan para
Wakil Ketua Pansus RUU Landas Kontinen Taufik Basari. Foto: Husen/nvl
akademisi Universitas Padjadjaran
(Unpad), di Bandung, Jawa Barat, Kamis
(23/9). RUU ini kelak mengatur semua sumber daya lautnya sepanjang tak yang urgen di landas kontinen
yang bisa dilakukan Indonesia atas melanggar United Nations Convention Indonesia. Taufik mengatakan, saat ini,
on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Indonesia sendiri sudah memiliki UU
atau hukum laut internasional yang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas
pernah diratifikasi Indonesia. Kontinen Indonesia yang masih berlaku.
“Hanya negara-negara tertentu yang Namun, regulasi ini perlu segera direvisi
punya landas kontinen dan Indonesia di karena banyak persoalan mutakhir dan
RUU INI KONSEKUENSI antaranya. Karena berhubungan dengan kontemporer yang perlu diakomodir.
DARI KITA MERATIFIKASI batas wilayah dan hak berdaulat di “RUU ini konsekuensi dari kita
UNCLOS 1982. SUDAH laut, maka kita harus bisa membuat meratifikasi UNCLOS 1982. Sudah
ADA UU NOMOR 1 norma UU yang sesuai dengan ada UU Nomor 1 Tahun 1973 yang kita
hukum internasional tapi juga bisa
miliki dan tidak bisa lagi kita pedomani,
TAHUN 1973 YANG KITA kita manfaatkan secara optimal untuk karena kita ingin mengaturnya dalam
MILIKI DAN TIDAK BISA kepentingan nasional,” pandang Taufik. UU baru. Dengan UU baru nanti, apa
LAGI KITA PEDOMANI, Delegasi Pansus RUU Landas saja yang bisa kita lakukan di landas
KARENA KITA INGIN Kontinen berada di Unpad, Bandung, kontinen yang kita miliki. Ada hak
MENGATURNYA DALAM untuk mendapatkan perspektif para berdaulat di landas kontinen, seperti hak
UU BARU. akademisi dan peneliti, apa saja yang eksplorasi dan eksploitasi yang harus
harus dikoreksi dari naskah akademik kita atur sedemikian rupa,” seru politisi
RUU ini sekaligus kebutuhan regulasi Partai NasDem tersebut. mh/sf

22 Nomor 1170/I/X/2021 • Oktober 2021