Page 11 - BULETIN 1137
P. 11

BULETIN   Parlementaria  Perbedaan Data Masih Menjadi




       KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Permasalahan Utama Penyaluran





                 BPUM di Jawa Tengah
































                 Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Maurung saat  memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah. Foto : Ayu/Man


                       omisi VI DPR RI menemukan   calon penerima BPUM dengan    para pelaku usaha mikro, bahkan
                       sejumlah permasalahan terkait   nama yang tertera di Nomor Induk   tidak bisa memulihkan ekonomi untuk
                K penyaluran Bantuan Produktif   Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda   menjadi lebih baik di masa pandemi ini
                 Usaha Mikro (BPUM) oleh BRI sebagai   Penduduk (KTP). Karena tidak jarang   khususnya,” jelasnya.
                 salah satu bank penyalur BPUM di   warga atau pelaku usaha mikro hanya   Dalam kesempatan itu, Martin
                 Jawa Tengah. Salah satu permasalahan   mencantumkan nama singkat dalam   menyampaikan, baik BRI maupun
                 dalam penyaluran BPUM di Jateng   surat usulan calon penerima BPUM.  Kemenkop UKM memahami masukan
                 adalah terkait akurasi data.      Oleh karena itu, politisi Partai   dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI
                   “Kami mendapatkan informasi, di   Nasdem ini berharap agar BRI dan   DPR RI sebagai sebuah solusi. Pasalnya
                 Jawa Tengah sekalipun yang performa   Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil   dari 95 persen BPUM yang sudah
                 BPUM-nya cukup bagus namun tetap   Menengah (UKM) memberikan relaksasi   dicairkan, sekitar 25 persennya belum
                 terdapat kendala-kendala, yang   atau keringanan untuk persoalan   tersalurkan dengan baik. Sehingga
                 sebenarnya lebih kepada persoalan   administrasi dalam program BPUM. Hal   bukan tidak mungkin adanya relaksasi
                 teknis. Apalagi jika dibandingkan   itu semata agar tujuan dari diadakannya   akan memudahkan penyaluran BPUM.
                 dengan luar Jawa, akan lebih besar   program BPUM ini tercapai.   “BRI, serta Kemenkop UKM
                 lagi kendalanya,” ujar Wakil Ketua   “Tujuan pemerintah membuat   mengatakan mereka akan mencoba
                 Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat    program BPUM ini kan sebenarnya   memverifikasi langsung di lapangan, dan
                 memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik   untuk meningkatkan konsumsi   tidak langsung membekukan dana BPUM.
                 Komisi VI DPR RI ke Semarang, Jateng,   masyarakat terhadap para pelaku   Karena tujuan utamanya uang itu untuk
                 Kamis (4/2).                    usaha mikro. Namun jika persoalan   disalurkan ke masyarakat, untuk pelaku
                   Martin merinci, salah satu kendala   teknis menjadikan kendala dalam   usaha mikro. Jadi untuk apa dibekukan
                 teknis yang terjadi dalam penyaluran   penyalurannya, maka akan sia-sia juga   dan dikembalikan lagi pada negara,”
                 BPUM adalah perbedaan data nama   program ini. Tidak juga bisa membantu   pungkas Martin.   ayu/es


 10  Nomor 1137/III/II/2021  •  Februari 2021                                    Nomor 1137/III/II/2021  •  Februari 2021  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16