Page 12 - BULETIN 1137
P. 12

BULETIN            Parlementaria
              BULETIN

              Rancang RUU EBT, Komisi VII
     KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Gandeng UMM      pisah,” ungkap Sugeng saat memimpin









                      omisi VII DPR RI saat
                                              Dikatakan, potensi EBT di Indonesia
                                                                              langsung diskusi ini di ruang Senat
                                              saat ini mencapai 442 Giga Watt.
                      ini sedang menggodok
                      Rancangan Undang-
             K Undang Energi Baru
                                                                                Politisi Partai NasDem itu
                                              RUU EBT ini. Selain itu, RUU ini juga
              Terbarukan (RUU EBT). Guna
                                              bisa menjadi pintu masuk dalam
                                                                              melanjutkan, diperlukan peran dari
                                                                              tokoh, stakeholder hingga kalangan
              memperkaya penyusunan RUU ini,   Inilah salah satu urgensi penyusunan   UMM, Malang, Jawa Timur, Kamis (4/2).
                                              menentukan sikap Indonesia ke
              Komisi VII DPR RI menggandeng   depannya terkait EBT.           akademisi untuk memberikan masukan
              civitas academica Universitas     “Sebagaimana saya sampaikan,   pada penyusunan RUU EBT. “Posisi
              Muhammadiyah Malang (UMM), dengan   RUU adalah salah satu dasar untuk   legislatif oleh DPR, mempunyai tugas
              menyelenggarakan Focus Group    menuju kepastian hukum. Undang-  dan target yang dinanti manfaatnya
              Discussion (FGD) terkait RUU EBT.  undang yang lalu memang ada tetapi   oleh seluruh masyarakat. RUU EBT
                Dipimpin Ketua Komisi VII DPR   tidak menjadi satu kesatuan yang   Insya Allah kami targetkan Oktober
              RI Sugeng Suparwoto, Komisi VII   komprehensif jadi masih terpisah-  2021 ini tuntas. Draf Undang-Undang
              DPR RI mengapresiasi peran UMM                                  yang sudah diselesaikan per hari ini
              sebagai institusi pendidikan yang telah                         sudah 59 pasal, 14 bab,” ungkapnya.
              menerapkan energi baru terbarukan,                                Sementara itu, Rektor UMM Dr.
              yaitu dengan adanya Pembangkit Listrik                          Fauzan menjelaskan, pihaknya akan
              Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang   POSISI LEGISLATIF             terus mengupayakan pengembangan
              sudah dibangun dan dimiliki oleh UMM   OLEH DPR, MEMPUNYAI      dan implementasi inovasi yang
              sejak tahun 2019.                                               dilakukan UMM terkait teknologi EBT.
                Sugeng memaparkan, saat ini energi   TUGAS DAN TARGET         Dia berharap, dengan inovasi yang
              fosil sedang mengalami penurunan   YANG DINANTI                 dimiliki UMM tersebut, mampu turut
              ketersediaan dan harus dilakukan   MANFAATNYA OLEH              menjadi referensi dalam menghasilkan
              upaya mengurangi penggunaannya.   SELURUH MASYARAKAT            rumusan yang nantinya bisa dirasakan
                                                                              oleh seluruh Bangsa Indonesia.
                                                                                “Mudah mudahan apa yang kita
                                                                              kembangkan bisa memberikan manfaat
                                                                              dan umpan balik bagi bangsa dan
                                                                              negara. Tidak hanya internal, tapi lebih
                                                                              luas lagi yakni kesejahteraan bagi
                                                                              masyarakat sekitar,” tuturnya. Lebih
                                                                              lanjut Fauzan mengatakan, secara
                                                                              prinsip Indonesia sudah siap dalam
                                                                              pengembangan EBT. Namun banyak
                                                                              hal yang masih perlu dikaji ulang.
                                                                                “Pada prinsipnya kita sudah
                                                                              siap, hanya tinggal ekspansi dan
                                                                              eksekusi. Sehingga perlu ada kerja
                                                                              sama dengan stakeholder maupun
                                                                              organisasi sosial lain,” jelasnya.
                                                                              Pihaknya pun bertekad akan selalu
                                                                              terbuka untuk melakukan diskusi
                                                                              dengan DPR RI agar pengembangan
                                                                              EBT makin signifikan dan RUU EBT
                                                                              dapat selesai sesuai dengan harapan.
              Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (tengah) saat FGD dengan UMM dan Bupati Malang. Foto : Rizka/Man
                                                                                ran/sf

              12  Nomor 1137/III/II/2021  •  Februari 2021                                                                                                                                              Nomor 1137/III/II/2021  •  Februari 2021  13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17