Page 13 - BULETIN 1137

BULETIN Parlementaria

RUU EBT Ditargetkan

Rampung Tahun 2021

akil Ketua Komisi VII DPR
RI Eddy Soeparno menilai
W penting untuk membahas
penyusunan Rancangan Undang-
Undang Energi Baru dan Terbarukan
(RUU EBT). Pasalnya, RUU EBT memiliki
peran penting dan strategis. Diketahui
pemerintah telah menargetkan bauran
EBT mencapai 23 persen pada tahun
2025, namun pada tahun 2020 bauran
energi masih tergolong rendah, yaiutu
hanya 11 persen di mana masih cukup
jauh dari target.
Eddy mengungkapkan hal tersebut
Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah inovasi pengembangan EBT oleh LPPM IPB. Foto: Runi/Man
dalam Focus Group Discussion (FGD)
tentang RUU EBT, kerja sama Komisi
VII DPR RI dengan Lembaga Penelitian hidup, yang merupakan salah satu tanaman-tanaman lainnya yang dapat
dan Pengabdian Kepada Masyarakat tujuan dibuatnya RUU EBT ini,” dikelola menjadi energi terbarukan,”
Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB), di pungkasnya. tandas legislator dapil Jabar III itu.
IPB Convention Center, Bogor, Jawa Eddy mengaku menerima banyak Di tempat yang sama, Rektor
Barat, Kamis (4/2). Turut hadir, Rektor masukan dalam FGD bersama para IPB Bogor Arif Satria mengapresiasi
IPB, Dirjen EBTKE, PLN, Asosiasi pakar tersebut. “Saya berharap upaya Komisi VII DPR RI yang
Pengusaha Hutan, serta lembaga- masukan-masukan yang sangat baik mempercepat proses pembahasan
lembaga riset dan kajian dari IPB. yang kita terima pada hari ini dari para UU EBT, karena UU ini sangatlah
“Ke depannya kita tidak bisa pelaku yang betul-betul mengetahui penting. Arif menambahkan, naskah
selalu mengandalkan energi berbasis secara akademis dan juga secara akademik yang menjadi latar belakang
fosil saja, yang kita ketahui energi terapan, bagaimana potensi (EBT) dari pembahasan sebuah UU itu
fosil dapat menimbulkan kerusakan yang bisa kita kelola secara langsung, sangat penting untuk dilaksanakan,
lingkungan dan pada akhirnya bisa menambah ataupun memperkuat semaksimal mungkin diharapkan
energi fosil pun akan habis karena proses untuk merampungkan Undang- bisa mengakomodasi basis spesifik,
keterbatasannya. Sementara kita masih Undang yang saat ini Komisi VII DPR sehingga pasal per pasal dalam RUU
memiliki energi baru dan terbarukan RI sedang godok. Bisa menghasilkan EBT dapat dipertanggungjawabkan
yang terlalu besar, yang belum terkelola Undang-undang yang betul betul bisa secara akademik.
hingga saat ini. Maka dari itu, (potensi merangkul sektor secara seutuhnya, “Salah satu kedaulatan bangsa
EBT) kita perlu kelola dan dimanfaatkan memfasilitasi pengembangan sektor ini adalah pangan dan juga energi.
sebaik mungkin,” jelas Eddy. energi baru terbarukan di Indonesia,” Kalau kita berbicara pada pangan,
Politisi PAN itu menambahkan, papar Eddy. pasti bersanding dengan energi.
penyelesaian RUU EBT adalah salah Dalam FGD juga terungkap sejumlah Kedaulatan bangsa kita perlu terus
satu tanggung jawab Komisi VII DPR potensi EBT. “Kita banyak mendapatkan memperkuat kedaulatan energi yang
RI. “Saya inginkan RUU EBT segera masukan yang sangat penting dari berbasis pada sumber daya lokal.
terselesaikan, di mana target pada pakar di bidang energi, seberapa Oleh karena itu gagasan pembahasan
bulan Juni 2021 sudah bisa kita besar potensi dari energi terbarukan RUU EBT bisa berbasis pada sumber
selesaikan pembicaraan tahap satu. yang ada di Indonesia. Di mana daya lokal ini adalah upaya yang
Kita harus menyelesaikan RUU EBT, hasilnya sudah ada di depan mata, bisa sangat strategis agar kita memiliki
selain meningkatkan bauran energi, langsung kita kelola. Contohnya seperti kemandirian,” jelas Arif menutup
kita juga bisa memelihara lingkungan tenaga surya, biomassa, dan juga pernyataannya. rni/sf

12 Nomor 1137/III/II/2021 • Februari 2021 Nomor 1137/III/II/2021 • Februari 2021 13