Page 105 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 105

Lead atau Teras Berita

                        2)  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)

                           yang  dijadwalkan  akan  disahkan  pada  24  September  disebut
                           masih  memiliki  sejumlah  pasal  kontroversial,  sehingga

                           dianggap justru akan “memperparah” nasib korban perkosaan
                           yang hamil

                        Story

                        1)  Subkategori Situasi
                            a) Kisah Utama

                               (1)  Ratusan     orang     yang     tergabung      dalam     sejumlah

                                   organisasi  masyarakat  hingga  mahasiswa  berkumpul  di
                                   depan  gedung  DPR  untuk  meminta  anggota  dewan

                                   menunda  pengesahan  RKUHP,  yang  dijadwalkan  akan
                                   dilaksanakan pada 24 September 2019.

                            b) Latar

                               (1)  Versi RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih
                                   memuat  ketentuan  mengenai  sanksi  bagi  orang  yang

                                   menggugurkan         kandungannya,         tanpa     pengecualian

                                   kondisi  darurat  medis  dan  korban  perkosaan.  RKUHP
                                   hanya  memuat  pengecualian  bagi  para  dokter  yang

                                   melakukan  penguguran  kandungan,  tapi  tidak  pada

                                   perempuan yang melakukan aborsi
                        2) Subkategori Komentar

                           a) Komentar dari Aktor

                             (1)  "Kondisi  yang  ada  saat  ini  justru  diperparah  dengan
                                 kehadiran  pasal  pidana  aborsi  di  dalam  RKUHP",  ujar

                                 peneliti  Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)

                                 Indonesia, Maidina Rahmawati.
                             (2)  "Asas    keterbukaan        tidak    pernah      dilakukan      oleh

                                 pemerintah dan DPR. Kita tidak alergi dengan KUHP baru,







                        Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis                     100
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110