Page 106 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 106

tapi  prosesnya  harus  terbuka,  harus  bisa  diakses  publik

                                 karena menyangkut hajat orang banyak," kata Maidina.

                             (3)  "Saya  mendorong  DPR  RI  untuk  menunda  RKUHP  dan
                                 dikaji  ulang  bagaimana  ini  bisa  membela  korban

                                 perkosaan  dan  perempuan  yang  harus  menggugurkan
                                 kandungan  karena  kondisi  medis,"  ujar  Rachel,  anggota

                                 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di atas

                                 mobil komando.
                             (4)  "Ini seakan-akan, secara kuantitas, mereka terburu-buru

                                 dengan  banyak  hal.  Padahal  kualitasnya  jelas  nggak

                                 terlalu  baik  bahkan  melanggar  hak-hak  lain,  terutama
                                 Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Asmin.

                           b) Kesimpulan Wartawan
                            (1)  Jika  memang  RKUHP  disahkan,  hal  itu  berpotensi

                                menciptakan  masalah-masalah  baru  karena  ada  pasal-

                                pasal  dalam  RKUHP  yang  tidak  selaras  dengan  UU  yang
                                ada sekarang.

                               Berdasarkan penjelasan diatas, skema yang ditekankan atau

                        ditonjolkan dalam pemberitaan yaitu RKUHP yang akan disahkan
                        pada  tanggal  24  September  masih  memiliki  pasal  yang

                        kontroversial  yang  dapat  mempeparah  nasib  korban  perkosaan.

                        Selanjutnya,      disusul     argumentasi       beberapa      aktor     dalam
                        menanggapi RKUHP tersebut. Bagian yang disembunyikan dalam

                        pemberitaan  yaitu  aksi  organisasi  masyarakat  hingga  mahasiswa

                        yang  melakukan  demonstrasi  untuk  meminta  anggota  dewan
                        menunda  pengesahan  RKUHP.  Aksi  demontrasi  itu  dilakukan

                        karena  pembahasan  RKUHP  bersifat  terburu-buru  dan  tidak

                        transparan  yang  menimbulkan  adanya  pasal  kontroversial  yang
                        tidak bisa diterima oleh masyarakat.









                        Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis                     101
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111