Page 106 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 106
tapi prosesnya harus terbuka, harus bisa diakses publik
karena menyangkut hajat orang banyak," kata Maidina.
(3) "Saya mendorong DPR RI untuk menunda RKUHP dan
dikaji ulang bagaimana ini bisa membela korban
perkosaan dan perempuan yang harus menggugurkan
kandungan karena kondisi medis," ujar Rachel, anggota
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di atas
mobil komando.
(4) "Ini seakan-akan, secara kuantitas, mereka terburu-buru
dengan banyak hal. Padahal kualitasnya jelas nggak
terlalu baik bahkan melanggar hak-hak lain, terutama
Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Asmin.
b) Kesimpulan Wartawan
(1) Jika memang RKUHP disahkan, hal itu berpotensi
menciptakan masalah-masalah baru karena ada pasal-
pasal dalam RKUHP yang tidak selaras dengan UU yang
ada sekarang.
Berdasarkan penjelasan diatas, skema yang ditekankan atau
ditonjolkan dalam pemberitaan yaitu RKUHP yang akan disahkan
pada tanggal 24 September masih memiliki pasal yang
kontroversial yang dapat mempeparah nasib korban perkosaan.
Selanjutnya, disusul argumentasi beberapa aktor dalam
menanggapi RKUHP tersebut. Bagian yang disembunyikan dalam
pemberitaan yaitu aksi organisasi masyarakat hingga mahasiswa
yang melakukan demonstrasi untuk meminta anggota dewan
menunda pengesahan RKUHP. Aksi demontrasi itu dilakukan
karena pembahasan RKUHP bersifat terburu-buru dan tidak
transparan yang menimbulkan adanya pasal kontroversial yang
tidak bisa diterima oleh masyarakat.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 101