Page 149 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 149
Rancangan teranyar RKUHP mencantumkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan
kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal
empat tahun.
Peraturan itu tidak mencantumkan pengecualian terhadap korban perkosaan
atau pun alasan medis, meski hal itu telah diatur dalam Undang-Undang
Kesehatan tahun 2009.
Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi, mengatakan DPR masih akan
menambahkan pengecualian mengenai kondisi darurat medis untuk melakukan
aborsi.
Namun, tidak untuk korban perkosaan.
"Di dalam konteks Islam ketika itu sudah 40 hari itu tidak boleh digugurkan
lagi," kata Taufiqulhadi.
Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, mengatakan RKUHP, yang jika disahkan
akan menggantikan KUHP warisan pemerintahan Hindia Belanda 100 tahun
yang lalu, seharusnya membawa kebaruan dalam hukum pidana di Indonesia.
RKUHP itu, tambahnya, harusnya dan menjadi mengevaluasi hukum yang saat
ini tengah berlaku.
Ia mengatakan usia kehamilan, yang menjadi prasyarat aborsi, telah memicu
kriminalisasi pada korban perkosaan, sebagaimana terjadi pada WA di Jambi
dan BL di Jakarta.
"Harapannya, perumus RKUHP juga meneliti kembali apakah batasan 6 minggu
atau 40 hari itu sudah cukup memberikan perlindungan bagi temen-teman
korban perkosaan," ujarnya.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 144
