Page 152 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 152
Sebagai contoh, peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, mengatakan di Sulawesi
Selatan ada adat yang mengharuskan seseorang gadis untuk dinikahkan
dengan laki-laki yang membawanya lari.
"Jadi kewajiban adatnya dikawinkan. Nah ruang ini bisa menyebabkan daerah-
daerah untuk melanggengkan perkawinan anak," kata Maidina.
Menurut data ICJR, 25% anak perempuan telah mengalami perkawinan anak.
Sekitar 89% perkawinan anak itu terjadi karena keinginan orang tua karena
anak masih sering dianggap sebagai beban orang tua.
Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, peraturan RKUHP berpotensi mengulang peristiwa kriminalisasi
korban perkosaan, sebagaimana terjadi pada WA di Jambi dan BL di Jakarta.
Selain itu, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), Riri Khariroh, beranggapan banyak hukum adat yang
isinya mendiskriminasi perempuan.
"Jangan sampai perempuan ini rentan untuk dikriminalisasi (karena ketentuan
ini)," ujar Riri.
Ia menyarankan peraturan adat yang akan diacu harus lebih spesifik diatur
dalam RUU Masyarakat Adat, bukan dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh
masing-masing daerah.
'Tunda pengesahan RUU bermasalah'
Selain masalah aborsi dan living law, peraturan mengenai perzinahan dan
'kumpul kebo' juga masih menjadi bahan perdebatan.
Menurut peraturan itu, setiap orang yang tidak menikah, tapi melakukan
hubungan seksual atau hidup bersama, bisa dipidana berdasarkan aduan
suami, istri, orang tua atau anaknya.
Pada praktiknya, ketika terjadi kasus perzinahan, perempuan lebih rentan
terkena kriminalisasi, ujar peneliti ICJR, Maidina Rahmawati.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 147
