Page 155 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 155
Rancangan teranyar RKUHP mencantumkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan
kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal
empat tahun.
Regulasi yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Kesehatan, tidak
mengizinkan korban perkosaan seperti perempuan itu untuk menggugurkan
kandungan yang usianya lebih dari enam minggu.
"Kondisi yang ada saat ini justru diperparah dengan kehadiran pasal pidana
aborsi di dalam RKUHP", ujar peneliti Institute for Criminal Justice Reform
(ICJR) Indonesia, Maidina Rahmawati.
Regulasi yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Kesehatan, tidak mengizinkan korban perkosaan
untuk menggugurkan kandungan yang usianya lebih dari enam minggu.
Versi RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih memuat ketentuan
mengenai sanksi bagi orang yang menggugurkan kandungannya, tanpa
pengecualian kondisi darurat medis dan korban perkosaan.
RKUHP hanya memuat pengecualian bagi para dokter yang melakukan
penguguran kandungan, tapi tidak pada perempuan yang melakukan aborsi.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 150
