Page 157 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 157
DPR, kata Maidina, juga telah berhenti mempublikasikan hasil pembahasan
RKUHP sejak 30 Mei 2018.
Maka, para pegiat hukum pidana, yang tergabung dalam Aliansi Nasional
Reformasi KUHP, ujarnya, selalu kesulitan mencari naskah terbaru RKUHP.
Namun, Arsul Sani membantah tudingan itu.
Peneliti Institute of Criminal Justice Research (ICJR) Indonesia, Maidina Rahmawati, mengkiritisi
pertemuan tertutup antara DPR dan pemerintah untuk membahas RUKUHP.
Ia mengatakan yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota dewan bukanlah
pembahasan.
"Ini kan rapat perumusan. Rapat yang harus terbuka kan rapat pembahasan,
debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai," ujar Arsul.
Lagipula, tambah Arsul, rapat itu dilakukan pada akhir pekan, maka tidak bisa
dilakukan di gedung DPR.
Ia mengatakan secara politik hukum, isi RKUHP sudah disepakati, dan hal itu
yang perlu diketahui publik.
"Masa mau tahu juga perumusan titik, koma, dan segala macam (dalam
RKUHP)? Apakah pakai kata 'terhadap' atau 'atas'. Itu kan nggak usah,"
ujarnya.
Arsul Sani mengatakan yang sekarang perlu dirampungkan hanya bagian
redaksional dan penjelasan RKUHP saja.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 152
