Page 156 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 156
Tak hanya bagi perempuan, Maidina mengatakan RKUHP memuat pasal-pasal
'ngawur' yang berpotensi menjerat kelompok adat, pasangan sesama jenis,
hingga kelompok agama minoritas.
Pasal 304 RKUHP, misalnya, mengatur tentang tindak pidana terhadap agama,
yang berpotensi menjerat penganut agama minoritas di Indonesia.
ICJR juga menyorot pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kebebasan
berpendapat dan berekspresi, seperti yang terkait dengan penghinaan terhadap
presiden dan tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court).
'Pembahasan diam-diam'
Ratusan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat hingga
mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR untuk meminta anggota dewan
menunda pengesahan RKUHP, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 24
September 2019.
RKUHP memuat pengecualian bagi para dokter yang melakukan penguguran kandungan, tapi tidak
pada perempuan yang melakukan aborsi.
"Saya mendorong DPR RI untuk menunda RKUHP dan dikaji ulang bagaimana
ini bisa membela korban perkosaan dan perempuan yang harus menggugurkan
kandungan karena kondisi medis," ujar Rachel, anggota Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI) di atas mobil komando.
Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Indonesia,
Maidina Rahmawati, mengkiritisi pertemuan tertutup antara DPR dan
pemerintah untuk membahas RKUHP (14-15 September 2019).
Menurut anggota Panja RKUHP, Arsul Sani, pertemuan itu dilakukan di Hotel
Fairmont, Jakarta.
"Asas keterbukaan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kita tidak
alergi dengan KUHP baru, tapi prosesnya harus terbuka, harus bisa diakses
publik karena menyangkut hajat orang banyak," kata Maidina.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 151
