Page 158 - PRODUK BUKU MAHASISWA
P. 158
DPR terlihat 'terburu-buru'
Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Jakarta, yang juga pengajar hukum pidana,
Asmin Fransiska, menyarankan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP dan
melihat lagi kualitas rancangan regulasi itu.
Ia melihat DPR ingin meninggalkan warisan pada periode ini dengan
mengesahkan RKUHP.
Arsul Sani mengatakan yang sekarang perlu dirampungkan hanya bagian redaksional dan
penjelasan RKUHP saja.
"Ini seakan-akan, secara kuantitas, mereka terburu-buru dengan banyak hal.
Padahal kualitasnya jelas nggak terlalu baik bahkan melanggar hak-hak lain,
terutama Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Asmin.
Jika memang RKUHP disahkan, ujarnya, hal itu berpotensi menciptakan
masalah-masalah baru karena ada pasal-pasal dalam RKUHP yang tidak selaras
dengan UU yang ada sekarang.
Contohnya, kata Asmin, peraturan mengenai narkotika.
Ia mengatakan KUHP, yang diwariskan dari zaman pemerintahan Hindia
Belanda, memang sudah harus diperbarui, tapi konten RKUHP benar-benar
harus diperhatikan agar tidak berpotensi menimbulkan masalah di masa
mendatang.
Scientific Inquiry untuk Materi Analisis Wacana Kritis 153
