Page 75 - E-MODUL_MBS

dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas
menyupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan
dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Kemudian, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penjaminan mutu
pendidikan, dibentuk Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang
disusun dan direview Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga
Kependidikan (P4TK) pada tahun 2007.
Sebuah satuan pendidikan dapat dikatakan memiliki tingkat mutu
tertentu jika telah melewati proses audit oleh lembaga penjaminan mutu
(internal dan eksternal). Sehingga, saat satuan pendidikan mengumumkan
dirinya bermutu tinggi, sekolah terbaik, dan predikat lain belum bisa
dipercaya begitu saja sebelum mendapat sertifikat mutu dari organisasi
penjaminan mutu pendidikan yang legitimate, profesional, dan terpercaya.

B. Landasan Yuridis Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah
Dalam penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dibutuhkan landasan
hukum yang jelas, berikut merupakan beberapa landasan yuridis dalam
penjaminan mutu pendidikan, yaitu:
1. Penjaminan Mutu Pendidikan diatur dalam Permendiknas No. 63 tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
2. Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pasal 5 menyatakan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sehingga
pelaksanaan pendidikan harus dibuat standar-standar dan penjaminan
atas mutu pendidikan itu sendiri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 juga sebagai salah satu
upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki
model perbaikan mutu yang lebih terarah. Poin penting mengenai
penjaminan mutu pendidikan terdapat pada Pasal 91 yang terdiri dari tiga
ayat sebagai berikut.
1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib
melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan.
3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu
program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu
yang jelas.

Selain undang-undang di atas, Bastari (2012) juga menguraikan regulasi
yang terkait dan menjadi acuan konstitusional, baik umum maupun spesifik
serta langsung dan tidak langsung, tentang penjaminan mutu pendidikan,
yaitu:

70