Page 130 - PDF Compressor

disebut senagai empat paket Hukum Komunikasi, yakni, Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Internet dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1. Undang-Undang Pokok Pers
Era reformasi yang terjadi dalam kehidupan politik nasional telah
juga mengubah wajah Pers Nasional. Makin menguatkan kedaulatan
rakyat di Republik Indonesia, menguatkan juga komitmen pada
penyelenggara negara untuk mengimplementasikan Undang-Undang
Dasar 1945. Salah satu pasal yang diimplemetasikan pada UUD 1945
adalah pasal 28. Pasal ini di antaranya mengamanatkan bahwa
kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan
menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan
pendapat yang jelas-jelas dijamin dalam UUD 1945.
Upaya implementasi dari pasal tersebut pun dengan mengubah
peraturan perundangan tentang pers. Awalnya, kehidupan pers diatur
melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pers yang setahun kemudian diubah menjadi Undang-
Undang No. 4 Tahun 1967. Lima belas tahun kemudian, lahir Undang-
Undang No. 21 Tahun 1982 yang mengokohkan kedudukan
pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan berhembusnya angin reformasi,
sehingga hal-hal yang bernuansa Orde Baru menjadi agenda pokok
reformasi, sehingga undang-undang tentang pers pun setelah berlaku
selama lebih kurang tujuh belas tahun, direformasi menjadi Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena undang-undang tersebut lahir di masa reformasi dengan
semangat yang tinggi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan Orde
Baru, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 jika dibandingkan dengan undang-undang
pers sebelumnya. Kendati dalam konteks isi, Undang-Undang No.40
Tahun 1999 sangat ringkas, tetapi dari sisi substansi terjadi perubahan
besar-besaran.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 terdiri dari sepuluh Bab dan
21 pasal. Satu pasal tentang ketentuan umum; lima pasal tentang asas,
fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers; dua pasal tentang wartawan;
enam pasal tentang perusahaan pers; satu pasal tentang Dewan Pers; satu
pasal tentang Pers Asing; satu pasal tentang Peran Serta Masyarakat; satu

128