Page 132 - PDF Compressor

tidak perlu lagi harus memiliki SIUPP. ‚ (1) Setiap warga
Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan
pers.‛ Kendati terdapat sarat yuridis, tetapi tidak berat. Dalam
ayat (2) disebutkan, ‚Setiap perusahaan pers harus berbentuk
badan hukum Indonesia.‛ Artinya, siapapun dapat
menerbitkan pers atau mendirikan perusahaan pers jika
memiliki badan hukum alih-alih memiliki PT, CV, Yayasan
atau Koperasi. Setelah itu, mereka tidak perlu mendapatkan
ijin apapun, apalahi SIUPP, untuk menerbitkan pers. Hal ini
adalah perubahan yang spektakuler bagi perkembangan
kehidupan pers nasional.
3. Hal yang substansial lainnya adalah penguatan institusi
pengawas Pers, yakni Dewan Pers. Sesuai isi pasal 15, Dewan
Pers memiliki fungsi yang lebih luas jika dibandingkan Dewan
Pers pada masa Orde Baru. Fungsi Dewan Pers tersebut
sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur
tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk
pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan
mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan
pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan
pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers,
masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-
organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi
kewartawanan; serta g. mendata perusahaan pers.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 pun memberikan
penguatan pada peran serta masyarakat sebagaimana dijamin
dalam Pasal 17: (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan
untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak
memperoleh informasi yang diperlukan; (2) Kegiatan tersebut
berupa: a. memantau dan melaporkan analisis mengenai
pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang
dilakukan oleh pers dan b. menyampaikan usulan dan saran
kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan
kualitas pers nasional.
5. Dalam ketentuan pidana pada Pasal 18 dikuatkan ancaman
bagi siapapun yang melakukan tindakan menghambat dan
menghalangi pelaksanaan tugas wartawan sekaligus juga
upaya-upaya perlindungan terhadap masyarakat atau
tindakan-tindakan pers.
130