Page 133 - PDF Compressor

2. Undang-Undang Penyiaran
Undang-Undang Dasar 1945 mengakui, menjamin, dan
melindungi kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan
memperoleh informasi. Hal itu bersumber dari kedaulatan rakyat dan
merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Namun, sesuai dengan cita-
cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan tersebut harus
bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi
nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan
tata susila serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara
bertanggung jawab selaras dan seimbang antara kebebasan dan
kesetaraan menggunakan hak.
Salah satu aspek kebebasan yang mencuat pada era teknologi
informasi ini adalah kebebasan dalam mendapatkan dan menyimpang
informasi. Pada era ini, masyarakat Indonesia sudah memasuki wilayah
masyarakat informasi yang tuntutannya makin besat pada pemenuhan
hak untuk mengetahui dan untuk mendapatkan informasi. Informasi
telah menjadi kebutuhan pokok dan menjadi komuditi penting.
Realitas tersebut telah membawa implikasi pada perkembangan
dunia penyiaran yang berfungsi utama sebagai penyalur informasi dan
pembentuk pendapat umum. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana
berkomunikasi yang sangat penting. Oleh karena itu, landasan hukum
yang mengatur tentang penyiaran pun harus selaras dengan
perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pada 28 Desember
2002 lahirlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai
berikut:
1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan
berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan
tertulis, termasuk menjamin kebebasan berekspresi dengan
bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi
hukum;
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi
dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap
individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu
hak individu/orang lain;
3. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai
131