Page 136 - PDF Compressor

martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan
internasional.

Dalam undang-undang ini pun diatur tentang Siaran Iklan pada
Pasal 46 dengan membagi jenis siaran iklan menjadi siaran iklan niaga
dan siaran iklan layanan masyarakat. Dalam ayat (3)-nya ditegaskan
bahwa siaran iklan niaga dilarang : a. Promosi yang dihubungkan dengan
aliran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang
menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain,
ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain; b. Promosi minuman keras
atas sejenisnya dan bahan atau zat aditif; c. Promosi rokok yang
memperagakan wujud rokok; d. Hal-hal yang bertentangan dengan
kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e. Eksploitasi anak
di bawah umur 18 tahun.
Berbeda dengan isi media cetak sesuai Undang-Undang No. 40
Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 secara eksplisit
menyiratkan bahwa lembaga sensor masih berlaku. Dalam Pasal 47
ditegaskan, ‚Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib
memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.‛
Kendati tidak menjelaskan secara mendetail, undang-undang ini
pun memberikan petunjuk kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk
membentuk Pedoman Perilaku Siaran sebagaimana isi Pasal 48. Dalam
ayat (4)-nya dipaparkan bahwa Pedoman Perilaku penyiaran sekurang-
kurangnya harus berkaitan dengan : a. Rasa hormat terhadap pandangan
keagamaan; b. Rasa hormat terhadap hak pribadi; c. Kesopanan dan
kesusilaan; d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; e.
Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f.
Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g. Penyiaran
program dalam bahasa asing; h. Ketepatan dan kenetralan program
berita; i. Siaran langsung; serta j. Siaran iklan.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pun mencantumkan secara
tersurat tentang peran serta masyarakat dalam penyiaran. Dalam Pasal 52
disebutkan: (1) Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban,
dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan
penyelenggaraan penyiaran nasional; (2) Organisasi nirlaba, LSM,
perguruan tinggi dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan
kegiatan literasi dan/atau Pemantauan terhadap penyiaran; (3)
Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi
siaran yang merugikan.
Selain menyiratkan sanksi administratif sebagaimana pada pasal
55 yang dapat dijatuhkan oleh KPI atau Pemerintah kepada Lembaga
134