Page 131 - PDF Compressor

pasal tentang ketentuan pidana; satu pasal ketentuan peralihan; dan dua
pasan ketentuan penutup.
Hal-hal yang sangat substansial yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999, di antaranya sebagai berikut:
1. Kebebasan berorganisasi bagi wartawan dijamin langsung
melalui pasal 7. Pasal ini mengamanatkan bahwa wartawan
besar memilih organisasi kewartawanan. Hal itu memiliki
makna substantif bahwa pada era Undang-Undang No. 40
Tahun 1999, tidak lagi terjadi monovoli organisasi
kewartawanan. Padahal, secara historis kehidupan pers
nasional selalu dihadapkan pada organisasi kewartawan yang
tunggal. Apalagi pada era Orde Baru, organisasi
kewartawanan itu hanya satu, yakni: PWI (Persatuan
Wartawan Indonesia), sehingga organisasi-organisasi lain,
kendati didirikan oleh wartawan dianggap organisasi tidak
syah atau bahwa dicap sebagai organisasi ‚liar‛. Oleh karena
itu, pada masa Orde Baru, setiap institusi hanya mengakui
wartawan yang berorganisasi di PWI. Bahkan, sejumlah
instansi Pemerintah kerap kali memasang stiker biru yang
bertuliskan, ‚Tidak melayani wartawan bukan anggota PWI‛.
Pada sisi lain, banyak juga wartawan yang ‚tidak puas‛
dengan monovolis organisasi tersebut, sehingga mendirikan
beberapa organisasi yang jelas-jelas pada saat itu tidak sejalan
dengan isi peraturan perundang-undangan. Namun, pasca
reformasi dengan lahir Undang-Undang No. 40 Tahun 1999,
semua organisasi kewartawan, baik PWI, AJI, dan organisasi
lainnya tempat bernaung para wartawan dijamin dengan
undang-undang tersebut, sehingga kini puluhan organisasi
kewartawanan telah berdiri di Indonesia.
2. Untuk mendirikan perusahaan pers, pada jaman Orde Baru
sangat berat karena setiap perusahaan pers harus memiliki
SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Selain
pengurusannya yang berbelit-belit, untuk memiliki SIUPP
memerlukan biaya yang cukup besar. Bahkan, SIUPP yang
dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang ‚dapat‛
diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal; dapat
mencapai milyaran rupiah. Oleh karena itu, pada era Orde
Baru, hanya orang atau kelompok orang tertentu yang dapat
memiliki SIUPP. Namun, sejalan dengan lahirnya Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 9 bahwa
secara tersirat disebutkan untuk mendirikan Perusahaan Pers
129