Page 78 - newsletter ponorogokab edisi 1

Cabut Saja Segera Dua Perda Jadul

DPRD Acc Raperda RTRW

April 5, 2022
A PA susahnya mencabut peraturan daerah (perda)? Jika eksekutif dan legislatif April 18, 2022

sudah dalam satu kesepahaman. Apalagi, perda yang dinilai jadul (zaman dulu)
lantaran tidak lagi update dengan produk hukum di atasnya. Tak urung, Pemkab Ponorogo S ESUAI prediksi. Dewan Perwakilan
bergegas mengusulkan pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo
Konstruksi; dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan menyetujui substansi Rancangan Peraturan Daerah
Kelurahan. (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Tahun 2022-2042. Raperda itu hasil inisia-
‘’Agar tercipta kepastian hukum dan menghindari adanya dualisme landasan hukum. Dua si Pemkab Ponorogo untuk menggantikan Perda
perda itu perlu dicabut,’’ terang Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam sambutannya Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW yang sebelum-
yang dibacakan Wabup Lisdyarita di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nya berlaku hingga 2032 mendatang. Persetujuan
(DPRD) setempat pada Senin (4/4). Menurut Kang Bupati (KB), Perda 2/2013 terkena dewan itu dituangkan dalam Berita Acara (BA)
multiplier effect berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kesepakatan Substansi terhadap Raperda Rencana
Yakni, bergantinya istilah izin usaha menjadi perizinan berusaha yang membawa peruba- Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ponorogo 2022-2042.
han bagi para pelaku usaha jasa konstruksi. ‘’Yang dulunya wajib memiliki izin usaha jasa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerakan tanda
konstruksi, sekarang ini berkewajiban memiliki NIB (nomor induk berusaha) dan tangannya bersama pimpinan DPRD setempat dalam
sertifikat standar,’’ terangnya sembari menyebut sertifikat badan usaha serta sertifikat sidang paripurna, Senin (18/4/2022), pertanda acc
kompetensi kerja konstruksi. (accord) alias setuju. Nah, BA kesepakatan itu
selanjutnya dikirim ke Kementerian Agraria dan
Masih kata KB, Undang-Undang Cipta Kerja juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
(PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; untuk mendapatkan persetujuan substansi.
PP 14/ 2021 tentang Perubahan Atas PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; serta Peraturan Menteri Pun, DPRD Ponorogo melalui Panitia Khusus
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan (Pansus) Raperda RTRW menyampaikan sejumlah
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor rekomendasi. Dua poin rekomendasi penting adalah
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Akhirnya memiliki konsekuensi terhadap penyelesaian problem overload sampah di Tempat
produk hukum daerah yang terkait jasa konstruksi,’’ jlentreh suami Susilowati itu. Pembuangan Akhir (TPA) Mrican, Jenangan, dan
reaktivasi jalur kereta api (KA) Madiun-Slahung.
Idem ditto dengan nasib Perda 4/2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelu- Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko—men-
rahan akibat perubahan regulasi di tingkatan lebih tinggi. Dengan pencabutan Peraturan egaskan bahwa pihaknya sudah merumuskan inova-
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan si-inovasi pengelolaan sampah ramah lingkungan.
Lembaga Kemasyarakatan lewat Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Mengolah sampah menjadi briket, misalnya, yang
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. ”’Pengaturan mengenai lembaga kemas- sekarang ini dalam proses penganggaran.’Kami
yarakatan desa dan lembaga adat desa selanjutnya diatur dengan peraturan desa yang sedang mencarikan solusi, bagaimana membuat
berpedoman pada peraturan bupati,’’ tegas KB. inovasi, dan teknologinya sudah ketemu,’’ terang
Kang Bupati. Pemkab Ponorogo juga berupaya
Pun, telah terbit Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyar- mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA
akatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai pedoman menyusun peraturan. KB berharap Mrican. Di antaranya, melalui pembangunan tempat
DPRD Ponorogo menerima usulan pencabutan dua perda itu. ‘’Perlu mempertimbangkan pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS-3R)
saran dan masukan semua pihak untuk penyempurnaan,’’ jelasnya. (kominfo/win/hw) dan pembangunan TPS terpadu (TPST).

78