Page 79 - newsletter ponorogokab edisi 1

DPRD Acc Raperda RTRW Ponorogo 2022-2042 Bahas Raperda RTRW Zonder Uji Publik

ESUAI prediksi. Dewan Perwakilan ’’Menyebar di wilayah pembantu bupati. Di bebeber-
Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo apa tempat juga sudah kami siapkan TPS kecil.
menyetujui substansi Rancangan Peraturan Daerah Pelan-pelan memang, tidak bisa serentak, dan kami
(Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bangun secara konstruktif dan terukur,’’ lanjutnya.
(RTRW) Tahun 2022-2042. Raperda itu hasil inisia- Tidak hanya menyelesaikan problem sampah di tingkat
si Pemkab Ponorogo untuk menggantikan Perda hulu, imbuh Kang Bupati, Pemkab Ponorogo akan April 6, 2022
Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW yang sebelum- berupaya membangkitkan kesadaran pengelolaan EGISLATIF dan eksekutif segendang sepenarian soal perubahan peraturan
nya berlaku hingga 2032 mendatang. Persetujuan sampah dari hulu melalui dana RT. L daerah (perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam rapat paripurna
dewan itu dituangkan dalam Berita Acara (BA) di gedung DPRD Ponorogo, Rabu (6/4), mayoritas dari delapan fraksi menyetujui
Kesepakatan Substansi terhadap Raperda Rencana ‘’Kami sudah siapkan anggaran 10 juta rupiah per RT, usulan rancangan perda (raperda) yang akan menggantikan Perda Nomor 1 Tahun
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ponorogo 2022-2042. di antaranya untuk upaya mengurangi beban sampah 2012 itu.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerakan tanda agar diselesaikan di setiap rumah tangga,’’ terangn-
tangannya bersama pimpinan DPRD setempat dalam ya.Selain itu, Pemkab Ponorogo sudah menyiapkan Bahkan, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengungkapkan bahwa pembahasan raper-
sidang paripurna, Senin (18/4/2022), pertanda acc lahan relokasi TPA. Kang Bupati menambahkan, pihak- da RTRW zonder (tanpa) uji publik. Keterbatasan waktu yang ada tidak memungkin-
(accord) alias setuju. Nah, BA kesepakatan itu nya mulai memetakan wilayah yang tepat untuk tempat kan meminta masukan dari masyarakat.
selanjutnya dikirim ke Kementerian Agraria dan pembuangan akhir sampah yang tidak menganggu
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) permukiman dan persawahan. ‘’Saya sedang meng- ‘’Kalau mau melaksanakan uji publik, dari tata waktu tidak memungkinkan. Kami
untuk mendapatkan persetujuan substansi. hitung, belum memutuskan. Saya sih maunya pindah hanya memiliki waktu sepuluh hari pembahasan,’’ kata Sunarto.Namun, masih ada
dan jauh dari permukiman dan sawah penduduk,’’ ruang bagi kalangan masyarakat yang hendak memberi masukan. Sunarto menyilakan
Pun, DPRD Ponorogo melalui Panitia Khusus tegasnya. Terkait reaktivasi jalur kereta api (KA) Madi- usulan terkait raperda RTRW itu diserahkan ke sekretariat DPRD. Rapat paripurna
(Pansus) Raperda RTRW menyampaikan sejumlah un-Slahung, Kang Bupati mendukung program ini. dewan bakal mengagendakan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi pada Sabtu
rekomendasi. Dua poin rekomendasi penting adalah Seba, akan memudahkan akses publik dari tol Madiun (9/4) mendatang.
penyelesaian problem overload sampah di Tempat ke Ponorogo. Namun, apakah menggunakan jalur lama
Pembuangan Akhir (TPA) Mrican, Jenangan, dan atau baru –tertuang dalam RTRW Ponorogo–, Kang ‘’Mumpung masih berproses, silakan bagi siapapun yang ingin memberi masukan
reaktivasi jalur kereta api (KA) Madiun-Slahung. Bupati menunggu kajian PT KAI. ‘’Ini termaktub dalam terkait raperda RTRW,’’ jelas Sunarto.Raperda RTRW adalah inisiasi Pemkab
Kang Bupati –sapaan Bupati Sugiri Sancoko—men- RTRW nasional dan provinsi bahwa akan ada reaktivasi Ponorogo lantaran memandang Perda 1/2012 yang diterbitkan 10 tahun lalu perlu
egaskan bahwa pihaknya sudah merumuskan inova- jalur kereta api. Sebagai kota berkembang harus ada review (peninjauan kembali). Selain terjadi perubahan kebijakan dan peraturan baru
si-inovasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. jalur tembus, karena Madiun Ponorogo agak jauh, butuh di tingkat nasional, butuh penyesuaian serta pengkinian (updating) data hingga perbai-
Mengolah sampah menjadi briket, misalnya, yang waktu tempuh satu jam,’’ ujarnya. kan rencana tata ruang wilayah sesuai kondisi riil di lapangan.
sekarang ini dalam proses penganggaran.’Kami
sedang mencarikan solusi, bagaimana membuat Persoalan menggunakan jalur lama atau baru, Kang Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko hadir bersama Wabup Lisdyarita dalam rapat
inovasi, dan teknologinya sudah ketemu,’’ terang Bupati memilih menunggu kajian detail dari PT Kereta paripura di gedung DPRD. Bersamaan itu, Sekda Agus Pramono beserta sejumlah
Kang Bupati. Pemkab Ponorogo juga berupaya Api Indonesia. ‘’Biar dikaji pihak kereta api sedetail kepala dinas tampak duduk di kursi undangan. Apa kata Kang Bupati? ‘’Pembahasan
mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA mungkin agar ekses sosialnya tidak terlalu besar. Kami raperda RTRW cukup mendesak untuk acuan penataan ruang hingga 20 tahun ke
Mrican. Di antaranya, melalui pembangunan tempat mendukung dan siap mewadahi secara aturan,’’pung- depan. Sampai tahun 2042,’’ terang Kang Bupati. (kominfo/diah/hw)
pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS-3R) kasnya. (prokopim/kominfo/hw)
dan pembangunan TPS terpadu (TPST).

79