Page 25 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

24

Pemerintah Belanda mengurangi jumlah kabupaten

melalui beberapa resolusi yang telah dikeluarkan.

Resolusi pertama diresmikan pada 31 Agustus 1830

dengan penghapusan 3 kabupaten dari 17 kabupaten.

Resolusi kedua pada 6 Juni 1832 No. 1 dengan

memisahkan Pacitan dari wilayah Karesidenan

Madiun. Resolusi ketiga pada 22 Maret 1833 No. 1

dengan menghapus 6 kabupaten. Selanjutnya yang

terakhir berupa resolusi yang dikeluarkan oleh residen

E. Francis pada 7 Januari 1839 No. 3 dengan

membagi Karesidenan Madiun menjadi empat

Afdeling yang berpusat di Madiun, Magetan, Ngawi,

dan Ponorogo (Margana, 2017:114).

Selain melakukan reorganisasi wilayah

administrasi, pemerintah Belanda juga melakukan

reorganisasi birokrasi dan pemerintahan. Pada tahun

1830 wilayah Madiun memiliki kurang lebih 20 bupati.

kemudian jumlah tersebut diperkecil oleh pemerintah

Belanda menjadi 5 orang bupati. Masing-masing

bupati menguasai satu kabupaten yang meliputi

Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Adapun reorganisasi birokrasi tersebut bertujuan

untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan sesuai

administrasi rasional (modern). Pentingnya pengaruh

bupati bagi masyarakat Jawa menyebabkan