Page 28 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 28
27
di Karesidenan Madiun
B. Pelaksanaan Cultuurstelsel
Pelaksanaan Cultuurstelsel di nilai efektif dalam
mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia.
Selama pelaksanaan Cultuurstelsel, Belanda tidak
berkuasa secara langsung. Pemerintah Belanda
menjalankan kekuasaan melalui bupati serta
memanfaatkan jaringan aparat dan makelar kekuasaan
tidak resmi seperti kepala desa, jago, palang, weri, dan
sebagainya. Bupati merupakan kepala daerah tingkat
kabupaten, serta menjadi manajer puncak produksi
perkebunan bersama residen. Dalam menjalankan
fungsinya tersebut para bupati dibantu oleh priyayi.
Adapun sejumlah priyayi yang memiliki wewenang
birokrat diantaranya patih, kliwon, mentri, jaksa dan
lainnya. Sedangkan sejumlah priyayi yang memiliki
wewenang teritorial diantaranya wedana dan asisten
wedana (camat). Selama pelaksanaan Cultuurstelsel
tersebut, priyayi juga bekerjasama dengan pegawai
sipil Belanda yaitu Binnenlandsch bestuur (BB)(Ham,
2018:104).
Pelaksanaan Cultuurstelsel ini sebagian besar
dilakukan di daerah Jawa dan beberapa daerah lain di
luar Jawa. Wilayah Jawa dilakukan pada daerah
Gubernemen yang meliputi 18 wilayah karesidenan,
yaitu Banten, Priangan, Krawang, Cirebon, Tegal,
