Page 29 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

28

Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya,

Pasuruhan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelen,

Banyumas, Madiun, dan Kediri (Kartodirdjo, 1991:

57). Kondisi geografis Karesidenan Madiun yang

relatif subur, menjadi salah satu faktor Pemerintah

Belanda memilih Karesidenan Madiun sebagai tempat

menanam komoditas ekspor. Adapun untuk

mendapatkan hasil yang maksimal, pemerintah

Belanda memanfaatkan organisasi desa seperti bupati.

Bahkan Pemerintah Belanda menjanjikan tanah

kepada para bupati dan pemimpin lokal lainnya. Tak

hanya itu, untuk membantu jalannya politik ekonomi

tersebut, Pemerintah Belanda menjanjikan uang

bulanan, tanah milik, dan kedudukan yang dapat

diwariskan .

Adapun penanaman komoditas kopi di wilayah

Karesidenan Madiun mulai berlaku sejak turunnya

resolusi 10 Desember 1832 No. 10, bahwa setiap

keluarga atau rumah tangga petani dalam kurun

waktu 3 tahun wajib menanam dan memelihara 600

pohon kopi. Bayaran yang diterima oleh petani kopi

tersebut, tergantung pada harga kopi dipasaran.

Keuntungan besar yang diperoleh Belanda dari

penanaman kopi tersebut, menjadikan kopi sebagai

komoditas utama di Karesidenan Madiun. Berikut